BMPS Sampaikan Aspirasi kepada DPR RI, Penarikan Guru PPPK Rugikan Swasta

JAKARTA, KRJOGJA.com – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) merasa keberatan dengan kebijakan pemerintah yang menarik guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari sekolah swasta. Kebijakan tersebut merugikan sekolah swasta. Demikian siaran pers BMPS yang disampaikan Ketua Umum BMPS Dr Saur Panjaitan MM, Rabu (19/1/2022). Saur Panjaitan juga Panitera Umum Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.

Dr Saur Panjaitan bersama Aliansi Penyelenggara Pendidikan, menyampaikan aspirasinya terkait kebijakan pemerintah tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI, Selasa (18/1/2022). RDPU dipimpin langsung oleh Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dan dihadiri lengkap oleh para Wakil Ketua Komisi X, dan anggota Komisi X DPR RI, baik yang ikut secara luring maupun secara daring.

BMPS menyampaikan, kebijakan PPPK sangat merugikan sekolah swasta. Sebagai contoh, dampak penarikan guru PPPK sangat mengganggu sekolah swasta, seperti Sekolah Menengah Kejuruan Program Keunggulan (SMK PK). Dengan ditariknya guru-guru yang berkualitas, maka Program Keunggulan tersebut tentulah sangat berdampak dan akan kesulitan direalisasikan. BMPS mempertanyakan mengapa selama ini dosen-dosen DPK, yang notabene dosen ASN dapat mengajar dan bertugas di perguruan tinggi swasta. Mengapa untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah guru ASN tidak boleh mengajar di sekolah swasta.

Menurut Saur Panjaitan, BMPS di masing-masing daerah Provinsi/Kabupaten/Kota telah bergerak bersama menyampaikan aspirasinya melalui DPRD dan Dinas Pendidikan agar kebijakan pemerintah terkait guru yang lulus PPPK bisa ditinjau kembali. Sekolah swasta saat ini sangat kesulitan, apalagi dengan dikeluarkannya kebijakan PPPK yang baru semakin mempersulit sekolah swasta.

BERITA REKOMENDASI