Esensi Kebudayaan Harus Ditanamkan dalam Sektor Pendidikan Indonesia

JAKARTA, KRJOGJA.com – Esensi kebudayaan harus mulai ditanamkan dalam sektor-sektor pendidikan di Indonesia. Demikian diungkapkan penerima penghargaan Satyalencana Kebudayaan 2021, Dedi Mulyadi, dalam taklimat media penghargaan Satyalencana Kebudayaan 2021 di Kantor Kemendikbudristek, Kamis (25/11/2021).

Pendidikan di tanah air harus mencirikan kultur budaya dari tiap-tiap daerah, tidak bisa lagi diseragamkan. Salah satu yang disoroti Mantan Bupati Purwakarta ini adalah bagaimana bangunan-bangunan sekolah yang ada saat ini sangat seragam. Padahal menurutnya, bangunan sekolah bisa di implementasikan beragam sesuai dengan bentuk arsitektur kebudayaan di tiap-tiap daerah.

“Salah satu kultur budaya kan bisa tercermin dari bentuk arsitektur bangunan. Saya harap, Kemendikbudristek bisa untuk memelopori gerakan kembali pada arsitektur nusantara. Khususnya pada sekolah,” kata Dedi .

Oleh karena itu Dedi berharap, Kemendikbudristek bisa mengambil langkah atas usulannya tersebut dengan mulai menjalin komunikasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku leading sector.

“Misal, rumah adat di NTB itu jadi ciri sekolah, rumah adat di Papua itu menjadi bentuk sekolah, nanti rumah adat di Bali itu menjadi sekolah, rumah adat di Jawa Barat itu menjadi bentuk sekolah, rumah adat di Jawa Tengah, Yogya, itu menjadi bentuk sekolah. Sehingga Indonesia tidak kehilangan keanekaragaman,” tegasnya.

Sementara itu, menanggapi usulan tersebut, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek, Hilmar Farid mengatakan, bahwa pihaknya tengah merencanakan agar desain bangunan sekolah tidak lagi seragam.

“Ini sudah dalam rancangan kita. Sudah mulai dibicarakan dengan Mas Menteri (Mendikbudristek, Nadiem Makarim). Arah pemikran Kang Dedi memang semoga bisa diadopsi,” pungkas Hilmar.

Pentingnya pembinaan terhadap pelaku budaya adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam siklus pemajuan kebudayaan, khususnya pelestarian.

Kemajuan suatu bangsa tentu saja tidak terlepas dari kepedulian warga negaranya dalam upaya terciptanya kelestarian budaya di negara tersebut.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, adat istiadat, bahasa dan kearifan lokal yang lahir dari cipta rasa dan karya nenek moyang sejak ratusan tahun yang lalu sejatinya memiliki suatu sistem pelestarian agar tidak punah ditelan zaman.

Sistem tersebut juga ditopang oleh keberadaan dan peran pelaku budaya yang memiliki perhatian dalam menjaga warisan budaya leluhur. Pentingnya pembinaan terhadap pelaku budaya adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam siklus pemajuan kebudayaan, khususnya pelestarian.

Salah satu upaya pembinaan yang dapat dilakukan oleh negara adalah dengan memberikan penghargaan atau apresiasi pada pihak-pihak, baik individu maupun kelompok yang dinilai memiliki kontribusi nyata, serta diakui oleh negara bahkan di kancah internasional.

Salah satu penghargaan yang diberikan pemerintah adalah Gelar Tanda Kehormatan dari Presiden RI yang didalamnya terdiri dari 3 jenis penghargaan yaitu Bintang Mahaputera, Bintang Budaya Paramadharma dan Satyalancana Kebudayaan.

Adapun dasar hukum dari penghargaan ini adalah UU Nomor 20 Tahun 2009, PP Nomor 1 Tahun 2010 dan PP Nomor 35 Tahun 2010, dan tentu saja dengan lahirnya UU Pemajuan Kebudayaan No. 5 Tahun 2017 yang memperkuat langka konkrit pemerintah dalam upaya menciptakan payung hukum dalam memajukan kebudayaan Indonesia.

BERITA REKOMENDASI