Akademisi Telaah Solusi Praktis Banjir Jakarta

SLEMAN, KRJOGJA.com – Musim penghujan diprediksi masih terjadi cukup lama kedepan. Permasalahan banjir pun masih mengintai termasuk di kawasan ibukota Jakarta juga wilayah Jawa Barat di sekitarnya.

Jurusan Magister Arsitektur Universitas Islam Indonesia (UII) bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan LPJK DIY mencoba ikut berkontribusi mengurai masalah banjir di kawasan ibukota. Diskusi mendetail digagas pada 22 Januari 2020 lalu yang hasilnya diserahkan pada pemangku kepentingan di Jakarta dan Jawa Barat.

Suparwoko PhD, Ketua Program Studi Magister Arsitektur FTSP UII mengungkap dalam dialog beberapa waktu lalu dihadirkan pakar hidrologi hingga pakar teknologi pertanian. Dari dialog didapatkan fakta dan opsi jalan keluar untuk solusi praktis banjir di ibukota.

“Ada Yanto PhD Pakar hidrologi dari Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Dr. Rofandi Hartanto, pakar teknologi pertanian UNS Surakarta dan Muslich Zaenal Asikin MBA peneliti serior dari Pustral UGM. Saat itu Mas Muslich Zaenal mengungkap Jakarta akan punya masalah banjir. Masalah menjadi lebih parah ketika jumlah penduduk bertambah besar, rawa-rawa tempat serapan air kembali ke dalam tanah, hilang berubah menjadi lahan hunian. "Masalah ini harus dipecahkan baik secara teknis, maupun sosial,” ungkap Suparwoko pada wartawan, Selasa (4/2/2020).

Menurut Suparwoko pendekatan praktis yang bisa dilakukan adalah bagaimana menjadikan air bisa masuk ke tanah sebanyak mungkin serta naturalisasi dan normalisasi sungai.

Menurut dia dua pendekatan itu bisa digunakan hanya saja perlu ditelaah lebih jauh mana yang harus dinaturalisasi atau normalisasi. Sebagai perbandingan, di Melbourne Australia, langkah antisipasi jika terjadi banjir dengan naturalisasi dan normalisasi bisa dilakukan karena pemetaan lahan jelas.

“Batas antara mana lahan yang harus menjadi lahan pertanian dan mana lahan perkotaan, pasti. Sementara di Jakarta, batas itu tidak jelas. Selain itu, harus ada kebijakan one river one management (satu sungai satu kebijakan). Untuk soal ini, di Indonesia sebetulnya sudah ada BBWS. Setiap sungai, ada Balai Besar Wilayah Sungai yang mengatur manajemen sungai-sungai,” sambung dia.

Normalisasi dan naturalisasi memiliki dampak sama-sama besar namun juga cost tak sedikit. Dana mencapai Rp 850 miliar untuk mengatasi masalah Ciliwung ditambah hilangnya lahan vegetasi di Bogor hingga 60 kali luas Kebun Raya Bogor harus diatasi.

“Menurut Mas Yanto, cara yang lebih cepat bisa dilakukan dan bisa didelegasikan ke pemda-pemda adalah dengan membuat bendung-bendung  berseri, sebagai ganti waduk yang membutuhkan biaya mahal dan waktu yang lebih lama. Bendung-bendung yang dibangun berderet di sisi sungai yang menuju Jakarta, selain tidak kalah efektif dibanding waduk, biayanya juga lebih murah dan pembangunan bisa cepat diselesaikan,” pungkas dia.

Sementara Dekan FTSP UII, Miftahul Fauziah PhD mengatakan, jika usulan untuk Jakarta dan sekitarnya menyangkut banjir ini bisa dilakukan, maka akan ada pelajaran yang mudah untuk daerah di luar ibukota melakukan hal yang sama dalam penanganan banjir. (Fxh)

 

BERITA REKOMENDASI