Berkembang Dinamis, Sosialisasikan Delik-delik Kontroversial RKUHP

BANTUL, KRJOGJA.com – Dunia hukum berkembang sangat dinamis dan juga problematik. Adanya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP) perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini penting, apalagi menyangkut delik-delik kontroversial dalam RKUHP.

Demikian diungkapkan Prof Dr Edward Omar Sharif (OS) Hiariej, Penasihat Senior Kepala Staf Kepresidenan juga Guru Besar Hukum Pidana UGM dalam orasi ilmiah berjudul 'Perkembangan Asas-asas dan Delik-delik Kontroversial Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/RKUHP' di Ruang Aphitarium kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan, Ringroad Selatan, Bantul, Sabtu (11/1/2020). 

Kegiatan tersebut diberi pengantar sekaligus pidato tahunan oleh Rahmat Muhajir Nugroho MH (Dekan FH-UAD) merupakan rangkain Closing Ceremony Milad ke-22 Fakultas Hukum (FH) UAD. Acara tersebut dibuka Rektor UAD, Dr Muchlas MT.

Menurut Edward OS, Rancangan KUHP setiap tahapan hasil bahasan harus disosialisasikan dan dikomunikasikan untuk menjaring aspirasi masyarakat dan menghindari mispersepsi serta misinterpretasi. "Di sini peran pemerintah dan DPR penting, terutama yang dirasakan kurang. Mekanisme keberatan terhadap yang dianggap inkonstitusional dapat dilakukan melalui proses di Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Diakui Edward OS, ada 7 isu krusial dalam RKUHP. Ketujuh hal itu, Hukum Adat, Pidana Mati, Kesusilaan pidana maksimal 1 tahun, Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden pidana maksimal 5 tahun, Terorisme, Korupsi dan Narkotika. "Terorisme pidana maksimal seumur hidup atau mati. Korupsi maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Narkotika maksimal 20 tahun atau seumur hidup atau mati," ujar Tim Perumus RKUHP dari pemerintah.

Selain itu, RKUHP Ketentuan Peralihan yakni penggantian atau penyamaan istilah dalam KUHP, Ketentuan Penutup yakni penetapan KUHP paling lama 3 tahun sejak disahkan dan pemberlakuan terhadap UU Pengadilan HAM, UU Terorisme, UU Tipikor dan UU Pencucian Uang.

Dijelaskan Edward OS, dari 7 tersebut mengerucut 3 hal isu krusial, yakni Penghinaan terhadap Presiden, Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Tindak Pidana Khusus. Selain itu, soal penghinaan terhadap pengadilan, penodaan dan penistaan agama.  "RKUHP kalau pada saatnya diundangkan tujuannya untuk menjamin kepastian hukum," tandasnya.

Sedangkan Rektor UAD, Dr Muchlas MT dalam sambutan antara lain mengatakan, milad menjadi refleksi sekaligus tantangan selama 22 tahun. Tantangan itu secara internal  dan  eksternal dinamika masyarakat yang kompleks. Tantangan disrupsi teknologi, digital forensik dan cyber crime.

Muchlas berharap, FH-UAD bisa memberi kontribusi secara siginifikan kepada masyarakat luas. Sementara Rahmat Muhajir Nugroho dalam pengantar dan laporan tahunan antara lain mengatakan, keberadaan FH- UAD diharapkan menjadi pencerah dunia hukum di Indonesia. "FH-UAD terus meningkatkan kuantitas dan kualitas," ucapnya. (Jay)

BERITA REKOMENDASI