Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pasar Properti di Indonesia

KASUS Covid-19 pertama kali terjadi di Indonesia pada 2 Maret 2020. Sejak itu, Indonesia tercatat 13.112 kasus, angka kematian 943 orang, dan sembuh 943 orang. Meskipun hasil tes masih kurang (mungkin tidak dapat menggambarkan jumlah sebenarnya dari penularan COVID-19), Indonesia berhasil menurunkan angka kematian, dengan hanya 3 kematian per 1 juta penduduk, jauh di bawah rata-rata dunia. Meski berkali-kali dikritik, Presiden Joko Widodo menolak tekanan dari semua pihak untuk menerapkan kebijakan lockdown dan memilih menerapkan large scale social restriction policy atau kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) agar tidak menimbulkan dampak yang menyeluruh terhadap perekonomian nasional.

Salah satu sektor yang terdampak adanya pandemi covid-19 adalah sektor properti. Dari sisi dinamika harga, Pasar properti residensial Indonesia sekarang sudah mencapai tahap maturitas atau stabilisasi. Kenaikan harga rata-rata kini telah turun dari 14% pada tahun 2013 menjadi 3% pada tahun 2017 dan 2018, bahkan pada kuartal kedua tahun 2019, rata-rata kenaikan harga tersebut relatif rendah yaitu sekitar 2,5% (Sohlberg, 2019). Sejak tahun 2014, pertumbuhan pasar perumahan Indonesia mengalami perlambatan dan diperkirakan memasuki masa pemulihan mulai tahun 2020 (Sohlberg, 2019).

Berdasarkan data dari Census and Economic Information Center kecenderungan harga baik nominal, maupun riil dari pasar properti residensial Indonesia, diakhir 2019, rata-rata pertumbuhan nominal hanya sekitar 1.77%. Periode perlambatan saat ini adalah akibat alami dari booming properti pada tahun 2012 dan 2014. Hal ini adalah sebuah proses stabilisasi, membersihkan dari adanya malinvestasi yang terbentuk ketika adanya gelombang kedua dari booming properti, hal tersebut merupakan suatu keharusan untuk membantu sektor properti bergerak ulang dengan fondasi fundamental yang lebih kuat. Sementara itu, pasar properti residensial adalah contoh industri yang telah mengalami stabilisasi (tumbuh hanya 1,77% pada akhir 2019). Harga properti komersial juga sangat stabil; harga hanya naik 0,324% year-on-year; sejak awal 2017, tingkat pertumbuhan hanya 2%.

Kebijakan PSBB yang diterapkan di sejumlah provinsi di Indonesia akan memberikan pukulan berat bagi sektor komersial. Seperti yang diungkapkan oleh Akbar (2020), ketika Gubernur DKI Jakarta menyatakan keadaan darurat di ibu kota dan memerintahkan penutupan kantor dan membiarkan karyawan bekerja dari rumah, maka kebutuhan kantor dan ruang ritel pasti akan turun. Karena jarak fisik dan pembatasan perjalanan, banyak perusahaan bahkan mungkin tidak dapat membayar sewa, sementara omset bisnis turun tajam. Penggunaan kantor juga akan menurun tajam.

Subsektor hotel dan restoran adalah bagian yang paling terpengaruh dari sektor properti, dengan tingkat hunian turun 20% hingga 40%. Apalagi karena pariwisata dan usaha pendukungnya seperti bisnis restoran merupakan sektor usaha dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, apabila tidak ada bantuan pemerintah, penurunan penjualan yang tajam akan mengakibatkan lebih banyak PHK (Akbar, 2020). Hal yang sama terjadi pada sektor ritel, karena adanya kebijakan isolasi fisik dan kebijakan penutupan sementara yang membuat bisnis menjadi lebih berisiko sehingga banyak orang yang mengalami penutupan secara permanen. Meski akan ada peluang bisnis lain melalui pengiriman gojek-grab, namun omzet alternatif bisnis ini tidak sebanding dengan kerugiannya karena minimnya akses konsumen tatap muka.

Menurut data dari Fitch Institute, industri properti akan mengalami penurunan 25% pada akhir tahun. Seperti yang dinyatakan Rambey (2020), industri properti Indonesia sangat sensitif dalam mengikuti siklus makroekonomi Indonesia. Adanya penurunan tajam dari jumlah kontrak, baik penjualan maupun sewa akan diekspetasikan terjadi di akhir tahun. Selain itu, banyaknya penyewa (baik perorangan dan kelompok) akan mengalami tantangan yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang akan mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kontrak yang ada.

Munculnya Covid-19 dan penerapan kebijakan PSBB memberikan ancaman serius akan kondisi ekonomi dunia secara umum dan Indonesia pada khususnya. Semua sektor hampir mengalami kendala dalam berproduksi maupun melakukan penjualan. Dengan demikian, dibutuhkan sebuah pemikiran dan inovasi dari masyarakat, pengusahan properti, dan pemerintah agar dapat membangkitkan kembali ekonomi secara umum dan sektor properti secara khusus. (Galih Puji Kurniawan, Mahasiswa Manajemen dan Penilaian, Departemen Ekonomika dan Bisnis UGM, Ambassador GenBi DIY)

UGM

BERITA REKOMENDASI