Diplomasi Bisa Menjawab Tantangan Digital

SLEMAN, KRJOGJA.com – Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia di berbagai  negara, termasuk dalam ranah hubungan antarnegara beserta aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Kondisi ini menunutut pemerintah untuk mengubah strategi dalam menentukan kebijakan luar negeri Indonesia. 

Wakil Menteri Luas Negeri RI Abdurrahman Mohammad Fachir menyatakan bahwa kegiatan diplomasi kini harus mampu menjawab tantangan-tantangan digital. "Perkembangan digital telah menciptakan sumber informasi baru dan tantangan paradox of plenty. Diplomasi harus mampu merebut ruang informasi publik dan menyajikan informasi secara cepat, tepat, dan benar,” ujarnya Rabu (17/05/2017) di FISIPOL UGM.

Kegiatan ini, menurut Fachir, merupakan salah satu bagian dari upaya Kemenlu untuk menjangkau semua pemangku kepentingan sekaligus meningkatkan relasi serta memperoleh masukan informasi yang bermanfaat. "Saat ini semua orang bisa menjadi pelaku hubungan luar negeri. Harapannya, ketika mereka melakukan hal tersebut bisa sesuai dengan kebijakan pemerintah yang pada dasarnya dijalankan menurut konsensus nasional yang sesuai dengan undang-undang,” paparnya.

Fachir mengapresiasi peran UGM yang telah turut berbagian dalam upaya mempersiapkan diplomat terdidik yang dapat melakukan banyak hal dalam upaya memperjuangkan kepentingan Indonesia serta di saat yang sama dapat memberdayakan partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Ia berharap bangsa Indonesia dapat bersama-sama bersinergi untuk menampilkan nilai yang diperjuangkan.

“Saya sangat mengharapkan agar melalui berbagai media yang ada kita dapat bersama-sama menampilkan kepentingan bersama kita, apakah itu dalam diplomasi ekonomi, perlindungan, atau kedaulatan, termasuk bagaimana peran kita di dunia,” kata Fachir. (*)

UGM

BERITA REKOMENDASI