Dirjen Dikti : Jangan Sampai Ada Calon Mahasiswa Potensial Tak Kuliah

JAKARTA, KRJOGJA com –
Dirjen Dikti Kemdikbud ,Nizam via daring di Jakarta,Rabu (22/7 2020) meminta lpada Perguruan Tinggi Negri (PTN), tidak boleh ada calon mahasiswa yang potensial sampai tidak bisa kuliah karena tidak bisa membayar uang kuliah.

Menurut Prof Jizam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak melarang Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk menarik uang pangkal dari calon mahasiswanya di Jalur Mandiri.  Namun, PTN diminta tetap memperhatikan kemampuan ekonomi calon mahasiswa yang mendaftar.
“Prinsip untuk PTN, tidak boleh ada calon mahasiswa yang potensial sampai tidak bisa kuliah karena tidak bisa membayar uang kuliah,” kata Nizam.

Dia menjeladkan ketika mendaftar  calon mahasiswa baru harus melampirkan kemampuan ekonominya secara jujur jika diminta oleh pihak PTN.  Sebab, PTN bakal memperkirakan, apakah kemampuan ekonomi calon mahasiswa dapat membantu calon mahasiswa dengan ekonomi rendah untuk tetap mendapat layanan pendidikan.

“Orang tua yang mampu bisa berkontribusi membiayai pendidikan tinggi sesuai kemampuannya. Yang tidak mampu dibantu oleh pemerintah dan subsidi silang di perguruan tinggi,” ujar Nizam.

Subsidi silang itu merupakan sikap gotong royong dalam pendidikan tinggi. Bagi Nizam, subsidi silang antarmahasiswa tentu berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan.

“Semangat gotong royong untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi tentunya perlu didorong. Pendidikan Tinggi menjadi tugas kita bersama untuk memperkuat mutunya,” pungkas Nizam.

Salah satu PTN yang menerapkan subsidi silang pada jalur mandiri adalah Institut Teknologi Bandung (ITB). ITB membutuhkan jaminan komitmen dari orang tua atau wali atau sponsor dari mahasiswa yang diterima melalui program Seleksi Mandiri, untuk membayar sebesar Rp25 juta per semester.

Besaran itu dibutuhkan ITB guna melakukan subsidi silang bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar Uang Kuliah Tinggi (UKT) secara penuh, yakni sebesar Rp12,5 juta rupiah. ITB memprediksi akan ada sekitar 46 persen maba yang tidak mampu membayar UTK penuh
(Ati

BERITA REKOMENDASI