Dukung Perguruan Tinggi, Perlu Deregulasi

MAKASSAR, KRJOGJA.com – Presiden Joko Widodo mengingatkan agar dalam bekerja harus fokus dan memiliki prioritas apa yang ingin dikerjakan. Jangan lagi anggaran dibagi rata ke berbagai kegiatan yang tanpa fokus. 

"Bertahun-tahun dilakukan, hasilnya tiap tahun  enggak berasa. Kontrolnya secara manajemen juga sulit. Kadang ‘baunya’ saja tidak terasa, duitnya hilang, hasilnya juga tidak terlihat sama sekali. ‘Baunya’ kadang-kadang tidak kelihatan, apalagi fisiknya," ujar Kepala Negara ketika memberikan sambutan pada Peresmian Pembukaan Konvensi Kampus XIV dan Temu Tahunan XX Forum Rektor Indonesia Tahun 2018 yang dilaksanakan di Gedung Baruga Andi Pangeran Pettarani, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Kamis ,(15/2)

Untuk itu, Presiden selalu mengingatkan agar tidak terjebak pada rutinitas yang monoton. "Harus berani melakukan perubahan dan berinovasi. Saya tegur pada Menristekdikti agar fakultas yang sudah berpuluh tahun tidak mengubah diri segera kita ubah karena dunia sudah berubah sangat cepatnya," kata Presiden. 

Pemerintah juga harus bergerak cepat karena yang memenangkan kompetisi hanyalah yang memiliki kecepatan. Sekarang bukan lagi negara besar yang menang terhadap negara kecil. "Sekarang ini yang cepat adalah yang menang. Yang tanggap, yang responsif yang menang meski itu negara kecil," ujarnya.

Karena itu, berulang kali Presiden meminta dilakukan deregulasi untuk memangkas aturan yang menjebak dan menjerat diri kita sendiri. Selama tiga tahun ini Presiden terus berusaha memangkas regulasi, memangkas prosedur yang berbelit-belit. 

"Saya masih mendengar guru, kepala sekolah tak sempat mendampingi murid belajar karena mengurus SPJ. Saya tidak tahu di perguruan tinggi sama atau tidak, sama saya kira. Negara ini habis energinya hanya klarena urusan SPJ," ucapnya.

Untuk masalah SPJ ini, Presiden pernah menanyakan kepada menteri keuangan dimana terdapat 43 laporan yang harus disampaikan. Selain 43 laporan, terdapat 119 laporan turunannya. 

"Coba apa negara ini hanya ngurusin 43 laporan plus anak laporan 119 tadi. Saya tidak mau lagi ini. Saya minta maksimal tiga laporan saja cukup. Laporan bertumpuk-tumpuk. Inilah rezim SPJ, rezim laporan yang ingin kita sederhanakan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan cepat," ujar Presiden. (Ati)

BERITA REKOMENDASI