Harmonisasi Perundangan Perlu Dilakukan untuk Mencegah Krisis Hukum

SOLO,KRJOGJA.com – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu melakukan harmonisasi perundang undangan yang terkait terjadinya krisis hukum akibat adanya hambatan dalam eksekusi perkara perdata. Karena di Indonesia banyak keputusan hukum yang tidak bisa dieksekusi.

"Krisis hukum seperti itu jika tidak segera diataai dikawatirkan bisa mempengaruhi kepercayaan investor," jelas D Yuliati Dwi Nastiti, usai meraih gelar doktor Ilmu Hukum dari program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Rabu (7/6/2017).

Menurut  Dr Yuliati sekitar 90 persen keputusan hukum perdata di tanah air sulit dieksekusi. Faktor penyebabnya hukum eksekusi belum mampu memberi kepastian hukum adalah rendahnya budaya hukum para pihak yang berperkara tidak punya etikad baik. "Yang kalah nggak mau taat menerima eksekusi," tandasnya.

Selain itu masih ada faktor lain yang menghambat seperti adanya mafia peradilan, kemudian adanya intervensi  bidang politik dan inkosistensi politik hukum Mahkamah Agung. Untuk menyusun desertasinya Yuliati melakukan terhadap putusan hukum yang tidak bisa dieksekusi di tanah air.

Dr Yuliati adalah seorang notaris dan pejabat lelang di Solo. Ia terdorong meraih gelar doktor karena ilmu sangat relevan dengan bidang pekerjaannya.(Qom)

BERITA REKOMENDASI