Ingin Naik Kelas, UMKM Harus Melek Hukum, Inovasi, Digital dan Memiliki HKI

JAKARTA, KRJOGJA.com – Eksistensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di masa pandemi Sebagian besar mengalami ketidakberdayaan. Bertahan menjadi ketangguhan. Utamanya pada skala mikro dan kecil, pelaku UMKM hanya mampu menyambung hidup, alih produk dan selebihnya gulung tikar.

UMKM Indonesia, berjuta jumlahnya, perlu disikapi dan didampingi. Dari faktor sumber daya manusia, terdapat beberapa kelemahan, antara lain, belum dimilikinya kemampuan pengelolaan usaha profesional, inovasi produk dan quality control sebagai salah satu cara untuk tetap menjaga kualitas produk.

Demikian pula, kurang dimilikinya kemampuan membaca pasar hingga dapat mempengaruhi pemasaran, termasuk kelemahan dalam kemampuan melakukan pemasaran produk, Selama ini UMKM hanya mengandalkan informasi mulut ke mulut. Pelaku usaha sering mengalami kendala teknis operasional hingga belum memikirkan tujuan dan strategi pengembangan usaha di masa datang, serta lemahnya faktor hukum. Itulah sekelumit pidato pengukuhan Prof. Dr. Hj. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., M.Kn. menjadi Guru Besar bidang Ilmu Hukum Universitas Yarsi, Senin,4 Juli 2022 di Auditorium ArRahman Universitas Yarsi Jakarta.

Prof Endang dalam orasi pengukuhan membawakan tema, Hak kekayaan Intelektual (HKI) merupakan Keniscayaan bagi UMKM untuk Naik kelas, suatu Pendekatan Pentahelix dalam Model Kolaborasi Partisipatif Kampus Merdeka dan Stakeholder Guna Menunjang Sustainability Development UMKM Prof Endang ditetapkan sebagai Guru Besar berdasarkan SK Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor: 25773/MPK.A/KP.05.01/2022 tentang Kenaikan Jabatan Akademik Dosen tanggal 14 April 2022.

Lebih lanjut Prof Endang menyatakan, sebagian besar UMKM masih berupa usaha perorangan dan belum berbentuk badan hukum sehingga menjadi kendala ketika akan mengakses fasilitas kredit dari lembaga keuangan. Dari sisi akuntabilitas juga masih menjadi kendala karena, belum dimilikinya kemampuan pengelolaan administrasi perusahaan yang baik. Kendala dari faktor eksternal juga banyak, seperti iklim usaha belum kondusif,disebabkan belum adanya keterpaduan kebijakan dari para pemangku kepentingan utama dalam UMKM.

Aspek legalitas mengenai beberapa perizinan, seperti izin usaha, izin,lokasi dan persyaratan bagi UMKM dalam mendapatkan bantuan permodalan lembaga keuangan, Kemudian kendala akses terhadap bahan baku guna keberlanjutan usaha masih dialami sebagian besar UMKM. Begitu juga kemampuan mengakses teknologi hingga seringkali pasar dikuasai perusahaan-perusahaan besar. Termasuk kemampuan mengikuti perkembangan selera konsumen cepat sekali berubah belum maksimal dilakukan.

BERITA REKOMENDASI