Pendataan Mahasiswa Penerima KIP Kuliah Dituntut Cermat

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Kebijakan pemerintah melalui Kemendikbud yang menargetkan 818 ribu mahasiswa untuk menerima KIP Kuliah pada 2020, diharapkan bisa mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Karena keberadaan KIP Kuliah dinilai menjadi salah satu cara efektif untuk meringankan beban mahasiswa yang secara ekonomi kurang. Supaya nantinya keberadaan KIP Kuliah tersebut bisa didistribusikan dengan baik dan tepat sasaran, pendataan harus dilakukan secara cermat. Untuk itu sinergitas antara pengelola kampus, Kemendikbud dan pihak-pihak terkait cukup penting.

“Keberadaan KIP Kuliah ini sebetulnya tujuannya tidak jauh berbeda dengan Bidikmisi. Jadi KIP Kuliah ini diharapkan bisa membantu mahasiswa tidak mampu agar bisa melanjutkan kuliah dan layanan pendidikan yang baik,” kata mantan Kepala Lembaga Layanan dan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Prof Dr Budi Santoso Wignyosukarto di Yogyakarta.

Budi Santoso mengungkapkan, sebetulnya banyak generasi muda yang mempunyai minat dan bakat dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Namun karena keterbatasan ekonomi, beberapa di antara mereka sempat mengalami kesulitan. Walaupun sebetulnya selama ini sudah ada program bidikmisi yang sudah diterapkan beberapa tahun terakhir di perguruan tinggi.

Baca juga :

Hiu Paus Mati Terdampar di Pantai Congot
2.466 Warga Kota Yogya Ditargetkan Entas dari Kemiskinan

“Saya berharap nantinya KIP Kuliah ini bisa betul-betul dinikmati oleh mereka yang seharusnya menerima bantuan. Semua itu akan bisa diwujudkan dengan baik, apabila ada kecermatan dalam melakukan pendataan dan kejujuran dari calon penerima,” ungkapnya.

Lebih lanjut Budi menambahkan, dari sisi penyelenggara pendidikan (Perguruan Tinggi), penyelenggaraan program KIP Kuliah membutuhkan kecermatan dan pengorbanan. Sebab jika subsidi KIP Kuliah bagi pengelola PT untuk semua Prodi dibuat sama, sementara biaya penyelenggaraan masing-masing Prodi tidak sama, maka penyediaan kursi bagi mahasiswa pemegang KIP ada kemungkinan terbatas untuk setiap prodinya.

“Kalau boleh memberikan masukan subsidi silang sangat diperlukan. Khususnya antara UKT mahasiswa reguler dan pemegang KIP. Apalagi untuk prodi yang membutuhkan biaya penyelenggaraan tinggi untuk praktikum,”ujarnya. (Ria)

BERITA REKOMENDASI