Penegakan Hukum Terkesan Semakin Buruk, Ada Apa?

BANTUL, KRJOGJA.com – Angka kejahatan transnasional seperti tindak pidana korupsi, narkoba dan terorisme selama tahun 2019 cukup tinggi. Pada Desember 2019 jumlah narapidana mencapai 267.912 orang. Dari jumlah tersebuit di antaranya narapidana  korupsi 4.037 orang, terorisme 464 orang, dan narkotika 122.768 orang. Dengan banyaknya kasus kejahatan transnasional di Indonesia tersebut, sistem penegakan hukum Indonesia bukannya semakin membaik malah justru terkesan semakin buruk.  

Ketua Forum Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Dr Trisno Raharjo  SH  Mhum menemukakan hal tersebut dalam Refleksi Akhir Tahun 2019  bertema ‘Kajian Kejahatan Transnasional Korupsi, Narkotika dan Terorisme’ di kampus FH UMY Tamantrito Kasihan Bantul, Kamis (26/12/2019). Kegiatan dilaksanakan  Pusat Kajian Hukum dan Kriminologi FH UMY. Trisno menyampaikan, berdasarkan kajian yang dilakukan bersama dua rekannya yakni Heri Purwanto SH  MH dan Laras Astuti, SH  MH. 

Permasalahan penegakan hukum di Indonesia  terjadi dalam penanganan kasus korupsi. Padahal tindak pidana korupsi itu juga termasuk dalam kejahatan luar biasa atau 'extra ordinary crime'. Sehingga penanganan terhadap kasus korupsi juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, tidak bisa ditangani dengan cara yang biasa. 

“Namun pada kenyataannya, dari tiga macam kejahatan luar biasa   yang prosesnya menunjukkan 'extra ordinary' yang kuat itu hanya pada narkotika dan terorisme terutama dalam penangkapannya,” tandas Trisno.
Menurutnya, narkotika itu bisa sampai lebih dari 3 hari, terorisme bisa diperpanjang sampai 21 hari tetapi korupsi tetap 1 hari. Ini menunjukan ada yang keliru dalam memandang bahwa ini merupakan 'extra ordinary crime'. Kemudian tentang penyadapan, korupsi selalu dipersulit dan dipermasalahkan,  tetapi tidak dengan narkotika dan terorisme.  

“Bisa dikatakan, penegakan hukum di Indonesia bukan hanya sistemnya saja yang terkesan semakin buruk. Namun juga terlihat pada para penegak hukumnya yang kinerjanya melemah. Bahkan munculnya peraturan baru yang berusaha melemahkan penegakan hukum di Indonesia,” tambahnya.  

Perundang-undangan di Indonesia hampir semua sudah diperbaharui kecuali korupsi, meski  terjadi perubahan pada undang-undang kelembagaan yaitu UU KPK. Hal ini sebut Dekan FH UMY menjadi persoalan karena perkembangan tentang konvensi internasional belum tercakup dan diatur dalam UU yang mengatur tentang korupsi. Ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang kita lalai mana yang harusnya dilakukan perbaikan terlebih dahulu. 

Sehingga lanjutnya ketika UU KPK diperbaharui terjadi penolakan oleh publik, karena seharusnya jika dilakukan pembaharuan itu ada pada UU substantifnya yaitu tentang korupsinya bukan tentang persoalan internal pengurusnya. “Namun yang substantif itu justru belum diperbaharui,“ ungkapnya. (Fsy)

BERITA REKOMENDASI