Problematika Kebebasan Menyampaikan Pendapat dan Etika Bermedia Sosial dalam Perspektif Hukum

YOGYA, KRJOGJA.com – Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram menyelenggarakan Stadium General dengan tema “Problematika Kebebasan menyampaikan Pendapat Berhadapan dengan Etika Menyampaikan Pendapat di Media Sosial Perspektif Hukum” yang diselenggarakan pada hari Rabu (13/10/2021) di Pendopo Universitas Widya Mataram dengan model offline dan cloud zoom.

Pemateri dalam kesempatan tersebut AKBP Muharomah Fajarini, S.H., SIK. (Kapolres Kulon Progo), Dr Zaki Sierraj, SH., CN., M.H (Dosen FH UWM), Dr. Aida Dewi SH., MH. (Dosen FH UWM) dan Anang Masduki, MA., Ph.D (Cand) (Dosen Ilmu Komunikasi UAD), moderator pada kesempatan tersebut Edy Chrisjanto, SE., SH., MH. acara dibuka langsung oleh Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. selaku Rektor UWM.

Terdapat beberapa kebijakan di negara-negara maju, ada tentang membolehkan berciuman ditempat umum dan berpelukan tidak menjadi masalah disana. Akan tetapi jangan melakukannya di sini, karena akan dianggap tidak etis. Aspek etika berpendapat sangat signifikan, seperti ujaran kebencian dapat menimbulkan perpecahan dimasyarakat atau bahkan melanggar hukum. Agar kebebasan berpendapat sesuai etika yang berlaku, hati-hatilah dalam bermedsos, baik itu berupa kata-kata, gambar yang tidak etis. Kata Prof Edy dalam sambutannya.

“Negara yang kita cintai ini NKRI, pasti memberikan perlindungan kepada kita, termasuk dalam menyampaikan pendapat melalui media sosial. Karena kita termasuk orang-orang yang cerdas maka dijaman 4.O ini dalam menggunkan media sosial harus cerdas, jangan mengedepankan kebebasan semata, untuk menciptakan ketertiban agar tidak terjadi konflik maka akan terwujud security, safety, surety dan peace,” kata Muharromah Fajarini dalam paparan stadium general.

Zaki Sierraj dalam paparannya bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono X perah menyampaikan ‘Moral Principle is the foundation of law’. Dalam tataran asas, pada dasarnya manusia senang jika tidak diingkari janji. Secara moral, menepati janji baik dan melanggar janji itu jelek dan secara hukum: Barangsiapa melanggar janji dan merugikan orang lain dihukum mengganti kerugian.

“Bahwa memang benar pembatasan-pembatasan bersuara sangat diperlukan, namun haruskah seperti itu dalam aplikasinya? Apakah sudah ada Judicial Review? Jawabnya adalah: sudah dan berulangkali. Sekarang pemerintah sedang mendorong adanya revisi UU ITE terutama untuk pasal yang dianggap pasal-pasal karet, dan ataukah pasal- pasal yang krusial yakni Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29,” kata Aida Dewi.(*)

UWM

BERITA REKOMENDASI