PTN Dukung Pembangunan Desa

SLEMAN (KRjogja.com) – Dengan hampir 75.000 desa tersebar di berbagai pulau, upaya pembangunan wilayah pedesaan di Indonesia menjadi tanggung jawab yang tidak mudah. Dalam hal ini perguruan tinggi sebagai institusi keilmuan bisa menjadi mitra bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) yang diberi amanah untuk mengawal rencana pembangunan wilayah pedesaan.

"Indonesia punya hampir 75 ribu desa, dan kami tidak mengerti kondisi tekstual masing-masing desa. Kalau data belum klir yang kita bangun ya one size fits all. Itu memang paling gampang, tapi tidak bisa mengetahui sebetulnya kenapa desa itu tertinggal, dan kira-kira leverage apa yang diperlukan," ujar Sekretaris Jenderal Kemendesa, Anwar Sanusi, Kamis (10/11/2016) di Pusat Inovasi Agro Teknologi (PIAT) UGM di Kalitirto, Sleman.

Hal ini ia sampaikan saat membuka focus group discussion Forum Pergutuan Tinggi untuk Desa (PERTIDES) yang menghadirkan perwakilan dari sebelas perguruan tinggi serta instansi-instansi terkait. PERTIDES sendiri merupakan forum yang didirikan pada bulan Juli silam sebagai wujud dukungan perguruan tinggi terhadap program-program dari Kemendesa PDTT. 

Kesebelas perguruan tinggi yang terlibat yaitu Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjajaran, Universitas Andalas, Universitas Pembangunan Veteran Jatim, Universitas Trunojoyo, Universitas Mataram, Universitas Halu Uleo, Universitas Cendrawasih, Universitas Sultan Agung, Universitas Borneo Tarakan, Universitas Brawijaya, serta Institut Pertanian Bogor.

Sebagai perkumpulan orang-orang berpengetahuan, menurut Anwar, perguruan tinggi memiliki kompetensi yang diperlukan untuk dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah agar dapat menghasilkan kebijakan yang memang sesuai  dengan konteks dan kebutuhan masyarakat.

“Terkadang sulit untuk membedakan gejala dan akar masalah. Kita sering menangkap gejala, tapi kita harus mengerti akar masalahnya. Kami ingin di forum ini dapat membangun input dan memberikan informasi, sebenarnya masalahnya seperti apa,” imbuhnya.

Terkait implementasi dari UU Desa, Anwar mengakui bahwa di balik berbagai peluang yang ada masih juga terdapat beragam tantangan yang harus dipahami serta diatasi dengan cermat agar tidak berubah menjadi sesuatu yang merugikan.

Rektor UGM Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D. menyatakan kesiapan UGM untuk mendukung pengembangan desa. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan semangat berdirinya UGM sebagai universitas kerakyatan. (*)

UGM

BERITA REKOMENDASI