SKS Ditukar Magang Matikan Kampus Swasta,

JAKARTA, KRJOGJA.com – Satuan kredit semester  (SKS) bisa  ditukar  dengan praktik  magang akan  mematikan kampus swasta.

Demikian Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTSI) Budi Djatmiko mengkritik kebijakan baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim yang membolehkan mahasiswa menukar dua semester kuliah dengan magang atau kegiatan di luar kampus.

Budi menyebut pola pikir Nadiem dalam kebijakan tersebut hanya dari sudut pandang perguruan tinggi negeri (PTN) yang diberkati jaringan luas dengan dunia industri.

"Dia harus paham, 95 persen itu PTS (Perguruan Tinggi Swasta) dan dia enggak tahu 85 persen itu [PTS] kecil. Jangan lihat Nadiem, lahir dari keluarga berkecukupan, kuliah di Harvard, lihat kampus Harvard, enggak bisa," kata Budi kepada di Jakarta , Sabtu (25/1).

Perguruan tinggi negri (PTN) lebih akrab dengan dunia industri karena diberkati mahasiswa dengan kualitas di atas rata-rata. Selain itu, PTN punya banyak alumni yang sudah menjadi bagian dari dunia industri.

Sementara, menurutnya, sebagian besar PTS di Indonesia berskala kecil, sehingga sulit untuk menyalurkan anak didiknya ke perusahaan-perusahaan untuk merealisasikan program magang ala Nadiem.

"Kalau menyuruh begitu saja, [sama saja] menutup perguruan tinggi itu. Mahasiswa nanti menuntut enggak bisa magang. Enggak apa-apa, kan Nadiem belum punya pengalaman. Yang bisikin Nadiem kan orang negeri semua," ujarnya.

Meski begitu, Budi mengaku mendukung program tersebut asal ada tindak lanjut dan harus ada kesepakatan beberapa menteri untuk mendukung program dengan memuluskan jalan para mahasiswa magang.

"Nadiem harus duduk bareng sama Menteri Perindustrian, Menteri Pariwisata untuk jurusan pariwisata. Misalnya perusahaan-perusahaan harus mau menerima [mahasiswa magang]. Kalau ada terima mahasiswa itu, maka ada pengurangan pajak, kalau tidak ya susah," ucapnya.

Sebelumnya, Nadiem meluncurkan kebijakan Kampus Merdeka. Salah satu poin keiijakan itu adalah mengurangi kewajiban belajar strata satu (S1) menjadi lima tahun.

Kemudian kampus wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela menukar 40 SKS setara dua semester dengan kegiatan di luar kampus, termasuk magang di perusahaan. Kemudian mahasiswa berhak menukar 20 SKS setara satu semester dengan SKS di program studi lain.

Nadiem menyebut SKS ditukar magang ini tidak bersifat memaksa, tapi kampus wajib menyediakan opsi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan Satuan Kredit Semester (SKS) di kampus bisa ditukar dengan praktek magang.

"Artinya mahasiswa tidaak melulu harus diambil di dalam kelas. Mahasiswa bisa mengambil dua semester dengan kegiatan di luar kampus tanpa menunda kelulusannya.Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, jadi mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak SKS di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS,” demikian disampaikan  Mendikbud Nadiem Makarim di Jakarta.

Nadiem hanya mewajibkan mahasiswa mengambil 5 semester di program studi asalnya. Namun, kebijakan ini tak berlaku untuk bagi mahasiswa prodi kesehatan.

“Mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi lain dan dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh,” imbuhnya.

Kebijakan ini, kata dia, merupakan upaya untuk mengubah definisi SKS dari jam belajar menjadi jam kegiatan. Nadiem melihat kegiatan di luar kelas dalam SKS selama ini sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru

Sementara, mahasiswa yang melakukan praktik kerja atau pertukaran pelajar demi memperkaya pengalaman malah tertunda kelulusannya.

Tentang jenis kegiatan pengganti SKS di dalam kelas itu, Mendikbud menyebut itu bisa berupa belajar di kelas, praktik magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, kegiatan mengajar di daerah terpencil, hingga proyek kemanusiaan.

“Setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah dan/atau program yang disetujui oleh rektornya,” kata Mendikbud.

Kegiatan wirausaha, misalnya, bisa berupa pengembangan kewirausahaan mandiri yang dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Aktivitas ini wajib dibimbing oleh dosen atau pengajar.

Contoh lainnya, proyek di desa berupa proyek sosial untuk membantu masyarakat desa atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur. Hal ini dapat dilakukan lewat kerjasama dengan BUMDes atau organisasi desa lainnya.

Kebijakan ini merupakan salah satu dari empat kebijakan Kampus Merdeka yang diluncurkannya hari ini.

“Ini tahap awal untuk melepaskan belenggu agar lebih mudah bergerak. Kita masih belum menyentuh aspek kualitas. Akan ada beberapa matriks yang akan digunakan untuk membantu perguruan tinggi mencapai targetnya,” pungkas Nadiem.(Ati)

BERITA REKOMENDASI