Webinar FE-UCY Bahas Pemisahan Bank Syariah

Jika spin off dipaksakan, menurut Hanan akan timbul masalah, seperti menanggung sepenuhnya modal sendiri, menjadi bank dengan modal relatif kecil, terpisah dalam berbagai aspek strategis dengan bank induknya. Selain itu infrastruktur seperti IT ditanggung sendiri, limit plafond pembiayaan lebih kecil daripada saat menjadi unit usaha syariah. Hubungan dengan bank induk yang semula sistem bussines unit menjadi aliansi strategis dengan entitas yang terpisah.

“Karena biaya proses spin off juga besar dan kenyataannya bank yang sudah spin off pun bukannya menjadi lebih baik, maka menurut saya solusinya amandemen UU No. 21/2008 tentang perbankan syariah itu, dan ubah dari wajib spin off menjadi tidak wajib spin off atau tunda tenggat waktunya menjadi tahun 2028 atau 2033 sekalian,” kata Hanan. Webinar dipandu oleh Kaprodi Akuntansi UCY Leo Dadyo Pamungkas SE MM MAk dan dihadiri Rektor UCY Ciptasari Prabawanti SPsi MSi PhD.

Prof Muhammad mengatakan perlunya insentif bagi Bank Induk dari Unit Usaha Syariah (UUS). Selain itu perlu didorong dan dibimbing untuk tetap melaksanakan UU 21/2008 tentang spin off. Sedangkan Edy Setiadi, menuturkan, UU menyebut wajib spin off tahun 2023. Semua unit usaha syariah wajib spin off di tahun tersebut dan bagi yang tidak melakukannya tutup usahanya serta seluruh asetnya dimasukkan ke bank syariah milik Pemerintah yaitu BSI. (Dev)

UCY

BERITA REKOMENDASI