Ketua AFKHI Prof Teguh Budipitojo Siapkan Skema Pengendalian PMK

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan (AFKHI) mendukung upaya pemerintah dalam pengendalian wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Ketua AFKHI, Prof. Teguh Budipitojo menyampaikan saat ini pihaknya telah membentuk Tim Satgas Pengendalian PMK serta melakukan skema pengendalian wabah PMK, Senin (30/05/2022).

Prof. Teguh menyampaikan bahwa skema yang dilakukan diantaranya penanganan jangka pendek berupa kombinasi stamping out dan vaksinasi. Stamping out dilakukan pada daerah – daerah dengan kasus PMK rendah, sedangkan untuk daerah dengan kasus tinggi dan masif dilakukan vaksinasi.

Kemudian, pihaknya mendorong ketersediaan vaksin PMK yang homolog dengan virus lapang sekaligus dilakukan tindakan pencegahan penyebaran dengan pembatasan mobilitas ternak, penutupan daerah wabah, dan biosekuriti. Selain itu, upaya melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi untuk mencegah kepanikan masyarakat juga perlu ditingkatkan.

“Penghentian lalulintas ternak, penutupan daerah wabah, dan penyediaan anggaran untuk penanggulangan PMK yang akan digunakan untuk pembelian vaksin, ganti rugi ternak yang terkena stamping out dan pengadaan obat-obatan juga menjadi upaya penting mencegah wabah,” ungkapnya.

Menurut Prof Teguh, saat ini Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia disingkat AFKHI yang merupakan perkumpulan fakultas/program studi Kedokteran Hewan yang ada di seluruh wilayah Indonesia terus berupaya membantu pemerintah menangani wabah PMK. Saat ini, AFKHI memiliki 11 anggota yang terdiri dari 9 Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) dan 2 Program Studi Kedokteran Hewan (PSKH) dibawah Fakultas Kedokteran.

Anggota AFKHI terdiri dari: FKH Universitas Syiah Kuala, Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University, FKH Universitas Gadjah Mada, FKH Universitas Airlangga, FKH Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, FKH Universitas Brawijaya, FKH Universitas Udayana, FKH Universitas Pendidikan Mandalika,  FKH Universitas Nusa Cendana, PSKH Universitas Padjajaran, dan PSKH Universitas Hasanudin.

“Visi dan Misi AFKHI adalah memajukan Pendidikan Tinggi Kedokteran Hewan di Indonesia secara bersama-sama, sehingga diharapkan, kualitas Pendidikan Tinggi Kedokteran Hewan di Indonesia memiliki standar yang sama. Upaya meningkatkan kualitas Pendidikan Tinggi, tentu harus melibatkan semua pemangku kepentingan Pendidikan Tinggi Kedokteran Hewan,” ungkapnya.

Meskipun oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, Bidang Ilmu Kedokteran Hewan telah dimasukkan dalam Rumpun Ilmu Kesehatan, namun karena regulasi perundang-undangan dan organisasi pemerintahan pelaksana urusan Kesehatan Hewan masih berada di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian, maka Fakultas Kedokteran Hewan masih terus berkoordinasi dengan semua perangkat pemerintah dibawah kementrian pertanian.

“Terkait penyakit zoonotik, Kementrian Kesehatan juga menjadi mitra bidang Kesehatan Hewan. Disamping itu, Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup terkait satwa liar, Kementrian Perikanan dan Kelautan terkait kesehatan ikan, dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia sebagai organisasi profesi, juga menjadi mitra strategis bidang Ilmu Kedokteran Hewan,” ungkapnya.

Merebaknya wabah PMK pada awal bulan Mei 2022 di Jawa Timur, dan kemudian menyebar ke wilayah lainnya, mendorong AFKHI untuk berkontribusi terlibat dalam penangan penyakit tersebut.

AFKHI memandang bahwa langkah-langkah darurat yang dilakukan Pemerintah terkait wabah PMK, sudah sesuai dan baik, dengan tujuan utama penutupan wilayah wabah dan pengendalian lalu lintas lalu-lintas ternak:  mulai dari arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 9 Mei 2022, dimana Presiden memerintahkan Menteri Pertanian untuk melakukan lockdown dan menerapkan sistem zonasi lockdown agar pergerakan ternak dapat dicegah dengan baik, serta meminta Kapolri untuk menjaga di lapangan agar pergerakan ternak dari daerah-daerah yang sudah dinyatakan ada penyakit PMK dihentikan.

Pengurus AFKHI menyerukan kepada seluruh anggota untuk terlibat aktif dalam pengendalian dan penanggulangan wabah di daerah masing-masing, dengan terlebih dahulu membentuk “Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku” di tingkat Fakultas/Program Studi, dengan melibatkan organisasi profesi daerah dan berkoordinasi dengan dinas yang membidangi Kesehatan Hewan setempat. Satuan tugas yang terbentuk dimohon mendukung kegiatan pengendalian dan penanggulangan wabah dengan: 1) Mengirimkan tenaga Dosen dan Mahasiswa untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) atau program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bekerja sama dengan Balai Besar Veteriner setempat; 2) Pengobatan ternak dan biosekuriti di daerah wabah; 3) Pelayanan Kesehatan ternak dan biosekuriti di daerah non-wabah; 4) Edukasi peternak dan masyarakat tentang PMK dan pencegahannya; dan 5) Bentuk-bentuk kegiatan PkM/MBKM lainnya.

“Melakukan penelitian terkait dengan PMK, menyiapkan tata cara penyelenggaraan kurban, dan pelatihan penyembelihan hewan kurban dalam kondisi wabah PMK serta selalu berkoordinasi secara baik dengan instansi terkait di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota,” pungkasnya. (*)

BERITA REKOMENDASI