KKN IT UMY Bantu Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi untuk UMKM

2. Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting bagi industri. Tidak adanya pengakuan dan perlindungan terhadap HKI menyuburkan pembajakan karya-karya intelektual orang lain. Padahal untuk melahirkan kekayaan intelektual membutuhkan waktu, tenaga dan biaya riset yang besar.
Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual ini dibawakan oleh Bapak Yordan Gunawan SH Int MBA MH, dosen Fakultas Hukum UMY. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada peserta tentang aspek hukum HKI di Indonesia.

Selain itu akan dipaparkan juga tentang bagaimana proteksi dan komersialisasi yang dapat diperoleh dengan mendaftarkan HKI. Manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dari pelatihan hak paten yaitu Mengetahui dasar dan latar belakang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); Mengetahui perspektif internasional perlindungan HKI; Memahami fungsi dan komersialisasi HKI; Mengetahui pembidangan HKI yaitu: hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang; Mengetahui persyaratan dan lingkup prosedur registrasi HKI di Indonesia dan internasional; Mengetahui aspek persaingan curang, penegakan dan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran HKI; Mengetahui audit HKI & manajemen HKI; Mengetahui institusi lisensi HKI dan transfer teknologi.

Yordan yang juga adalah Dosen Pembimbing Lapangan pada KKN IT UMY ini memaparkan mengenai Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual yang harus muncul dalam aturan-aturan terkait Hak atas Kekayaan Intelektual, yaitu:

1. Prinsip ekonomi yang ada dalam HaKI, yaitu adanya hak yang bersifat ekonomi yang dapat didapat seseorang atas hasil karya intelektual yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu, diperlukan pengukuhan hak atas karyanya tersebut, sehingga dapat dipergunakankan secara ekonomis dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak berhak.

2. Prinsip HaKI yang kedua adalah keadilan. Adanya peraturan terkait hak atas kekayaan intelektual memberikan suatu keadilan, berupa perlindungan yang menjamin sang pemilik memiliki hak penuh atas penggunaan hasil karyanya.

3. Prinsip ketiga adalah kebudayaan. Adanya perlindungan negara pada HaKI bertujuan untuk mendorong adanya pengembangan dari sastra, seni dan ilmu pengetahuna. Sehingga dapat meningkatkan taraf hidup, serta menghadirkan keuntungan bagi seluruh masyarakat, bangsa dan negara

4. Prinsip terakhir adalah prinsip sosial, dimana Negara bekerja melindungi hak-hak masyarakat dan menjamin keseimbangan antar kepentingan masyarakat sebagai warga negara.

BERITA REKOMENDASI