Mengenalkan Antikorupsi kepada Siswa Melalui PAK

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewargamegaraan (PPKn) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) bersama MGMP PPKn SMA dan MGMP PPKn SMK Kabupaten Kulonprogo menggelar forum grup diskusi pendidikan antikorupsi (PAK), strategi pembelajaran dan media PAK berbasis teknologi. Kegiatan yang digelar secara daring ini diikuti para guru PPKn tingkat SMA maupun SMK di Kulonprogo yang telah dilaksanakan, Sabtu (01/06/2021) lalu.

Dosen PPKn UAD, Dr Sumaryati membuka diskusi dengan mendefinisikan korupsi. Menurutnya korupsi berarti sebagai perbuatan kotor menggunakan uang atau barang milik orang lain maupun perusahaan atau negara secara menyimpang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

“Rumus korupsi dirumuskan oleh Klitgaard, Maclean Abarea dan Parris yakni C = M + D – A. Maksudnya korupsi (C) sama dengan kekuasaan monopoli (monopoli power atau M), ditambah wewenang pejabat (D), dikurangi akuntabilitas (A),” kata Sumaryati yang pernah menjabat sebagai Kaprodi PPKn UAD tersebut.

Korupsi walau sepintas sepele, namun menurut Sumaryati akan membawa dampak besar bagi kehidupan suatu negara. Secara nyata korupsi akan berdampak pada ekonomi, pendidikan, hukum budaya, birokrasi bahkan demokrasi.

Sumaryati mengatakan aksi preventi mencegah korupsi salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan PAK kepada siswa di sekolah. Ia menggambarkan 15 – 20 tahun mendatang para siswa yang saat ini bersekolah di bangku tingkat menengah akan menduduki peran dan jabatan strategis sehingga perlu ditanamkan jiwa antikorupsi. “Siswa sekolah sebuah potensi yang sangat besar untuk ikut serta dalam upaya perbaikan bangsa dan negara dalam hal integritas dan antikorupsi,” lanjutnya.

Lembaga pendidikan memiliki seperangkat pengetahuan untuk memberikan pencerahan terhadap kesalahpahaman dalam upaya pemberantasan korupsi. Lembaga pendidikan menurutnya juga sebagai tempat dan media strategis mengenalkan, memahamkan, menghabituasikan dan melatih keterampilan berperilaku

“Lembaga pendidikan memiliki jaringan yang kuat ke seluruh penjuru tanah air, sehingga PAK dapat menjadi gerakan masif. Latar belakang pendidikan dan sosial dari para pelaku korupsi, maka mayoritas adalah orang berpendidikan,” terangnya.

Dosen PPKn UAD, Trisna Sukmayadi MPd yang juga jadi pembicara dalam diskusi ini menyampaikan mengajarkan PAK di sekolah dapat ditempuh dengan beberapa metode. Salah satunya Metode Inquiry, dimana siswa diajak untuk membahas kasus korupsi yang sedang marak di Indonesia.

“Secara bertahap, siswa diajak untuk melihat serta menilai apa saja yang terjadi dalam masyarakat dan akhirnya pada apa yang telah mereka lakukan. Siswa diajak untuk melihat permasalahan serta berani mengambil sikap dan pilihan dalam hidupnya,” jelasnya.

Ada pula metode pencarian bersama (kolaboratif). Metode ini berorientasi pada diskusi mengenai permasalahan aktual kasus korupsi, dimana proses diskusi ini diharapkan menumbuhkan sikap berpikir logis, analitis, sistematis, serta argumentatif untuk dapat mengambil nila-nilai hidup dari permasalahan yang diolah bersama.

“Metode siswa aktif atau aktivitas bersama. Ini menekankan pada proses yang melibatkan siswa sejak awal pembelajaran. Guru memberikan kasus-kasus korupsi beserta dampaknya, dan siswa di dalam kelompok mencari serta mengembangkan proses selanjutnya,” kata Trisna Sukmayadi.

Selain itu menurutnya masih ada metode keteladanan (pemodelan) yaitu menekankan pada proses penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada siswa melalui keteladanan. Maupun metode live in yakni dimaksudkan agar siswa mempunyai pengalaman hidup bersama orang lain secara langsung dengan situasi sangat berbeda dari kehidupan sehari-hari.

“Sedankan metode penjernihan nilai (klarifikasi nilai). Menekankan pada pengajaran agar membantu siswa dalam mencari dan menentukan nilai yang dianggap baik dalam menghadapi persoalan melalui proses menganalisis nilai-nilai yang sudah ada dan tertanam di dalam diri siswa,” jelasnya. (*)

UAD

BERITA REKOMENDASI