Henry Indraguna Raih Gelar Doktor Bidang Hukum Universitas Borobudur

user
danar 04 September 2022, 10:55 WIB
untitled

JAKARTA, KRJOGJA.com - Pengacara kondang Henry Indraguna meraih gelar doktor di bidang Ilmu Hukum setelah berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan Sidang Terbuka Senat Universitas Borobudur, Jakarta pada Sabtu (3/9/2022). Dalam disertasi berjudul “Membangun Integritas Hakim Guna Mewujudkan Independensi Hakim Dikaitkan Putusan Berkeadilan Melalui Optimalisasi Pengawasan Eksternal” tersebut Henri Indraguna dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan (cum laude) dan IPK 3,98. Bertindak sebagai Promotor Prof Dr. Faisal Santiago, SH, MM dan Co-promotor Dr. Suparno, SH, MH.

Ujian Doktor Ilmu Hukum Henry Indraguna yang juga anggota Tim Ahli Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia tersebut dihadiri Anggota Wantimpres Dr.(HC). dr. H. R. Agung Laksono, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Nasdem Hj Titik Prasetyowati Verdi, SH.MH, Senator di DPD RI Hj. Fahira Idris, S.E., M.H, Presiden Kongres Advokat Indonesi (KAI) Adv. Dr. Tjoetjoe S Hermanto. Sedangkan Ketua Umum Partai Golkar Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto M.B.A., M.M.T., IPU. tidak bisa hadir dan memberikan ucapan selamat dengan mengirimkan rangkaian bunga.

Disertasi Henry membahas bagaimana hakim sebagai bagian dari penegakan hukum (law enforcement) yang seharusnya memperlihatkan tegaknya sendi-sendi hukum dan terwujudnya keadilan sebagai tujuan utama dari hukum, ternyata tidak selamanya berjalan lurus sesuai dengan yang diharapkan. “Independensi hakim saat ini belum sepenuhnya terwujud. Indikatornya masih adanya putusan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu,” kata Henry.

Hakim lanjut Henry juga belum sepenuhnya mengikuti nilai-nilai objektif dalam menjalankan tugas. Nilai-nilai objektif terdesak oleh nilai subjektif, sehingga terjadi pergeseran-pergeseran nilai, yakni dari nilai objektif ke nilai subjektif.

Menurut Henry dalam menangani perkara hakim harus bersifat independen dan berintegitas, supaya putusan yang dikeluarkan dapat menciptakan rasa keadilan. Sebab seorang hakim terikat dalam kode etik profesi hakim yang mengharuskan hakim berikap jujur, adil dan berintegritas.

Bagi Henry, objektivitas hakim dalam memutus perkara merupakan bentuk penegakkan hak asasi manusia dibidang peradilan. Untuk mewujudkan objektivitas hakim dalam peradilan salah satunya yaitu menggunakan sistem majelis hakim dalam persidangan. Konsep membangun integritas hakim dalam menangani perkara integritas dan sifat transparansi dalam proses pemberian keadilan itu, yang penerapannya dengan mempublikasikan segala putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga memudahkan untuk mendapat akses semua putusan tersebut.

Idealisme dan profesionalisme hakim lanjut Henry, terletak pada moralitas tinggi ketika sedang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang didasarkan pada keahliannya dalam menegakkan hukum dan menciptakan keadilan. Integritas, kemandirian dan keyakinan hakim merupakan kunci utama yang bisa menjadikan seorang hakim memiliki idealisme dan profesionalisme. Karena bertumpu pada integritas dan keyakinan seorang hakimlah yang dapat menegakkan sebuah kebenaran dan juga menciptakan keadilan.

Karena itu, pengawasan terhadap hakim dalam menangani perkara. Selain itu diperlukan pula pemberian kewenangan terhadap Komisi Yudisial menetapkan sanksi bukan hanya sebatas memberikan rekomendasi.

“Saat ini sebagai lembaga yang diberikan kewenangan mengawasi hakim masih terkendala dengan kewenangan yang diberikan dikarenakan Mahkamah Agung beranggapan keputusan sanksi terhadap hakim yang melanggar itu menjadi wewenang MA,” tegas Henry yang juga kader partai Golkar.

Dalam disertasi tersebut Henry juga menyampaikan saran antara lain pertama diperlukan adanya penegakkan sanksi yang tegas terhadap hakim, yang tidak dapat mencerminkan integritas dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi hakim, dan penerapan sanksi terhadap sumpah jabatan hakim dengan sanksi pidana.

Kedua, promosi karir seorang hakim termasuk menjadi seorang hakim agung harus berdasarkan integritas dan rekam jejak bersikap independent dalam menangani perkara dapat dilihat dari putusan-putusan yang sudah dikeluarkan.

Ketiga, diperlukan perubahan Undang – Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi yudisial terkait pemberian kewenangan memutuskan sanksi terhadap hakim yang melanggar.

Henry Indraguna lahir di Bandung pada 29 Agustus 1973. Suami dari Fangky Christina Hartati tersebut menyelesaikan pendidikannya dari SD hingga S2 di Bandung. Lalu mengambil program doctoral bidang Hukum di Universitas Borobudur. Selain berprofesi sebagai pengacara, Henry Indraguna juga dikenal sebagai pengusaha sukses. Aktif sebagai kader partai Golkar, Indra menyebutnya sebagai jalan Tuhan agar bisa lebih banyak berbagi antar sesama.(Ati)

Credits

Bagikan