Krjogja.com - SLEMAN - Perekonomian optimis akan tetap tumbuh dengan inflasi yang terkendali pada 2023 ini. Dalam hal ini, UMKM diharapkan mampu ikut mendukung pengendalian harga dan Inflasi khususnya di DIY. Penguatan UMKM pun terus dilakukan dan diperluas aksesnya pada sektor pembiayaan. Khusus UMKM yang menampung lebih dari 90 persen tenaga kerja dan mampu bertahan pasca pandemi Covid-19 yang masih terbatas akses langsung ke pembeli, perlu dimotivasi agar naik kelas dengan adanya pendampingan dari hulu ke hilir.

Tidak kalah pentingnya, perlu menciptakan integrasi UMKM dengan rencana integrated marketing plan dan integrated marketing action. Pelaku UMKM juga minta tidak terlalu khawatir dan takut akan adanya ancaman resesi, namun tetap waspada dan mengembangkan kemitraan UMKM berkonsep factory sharing yang transformatif, inklusif dan kolaboratif kedepannya.

Hal ini disampaikan merupakan poin-poin kunci yang disampaikan para narasumber dalam Seminar Nasional bertajuk Penguatan UMKM Dalam Menghadapi Volatilitas Perekonomian Global di Kampus STIM YKPN Yogyakarta, Sabtu (11/2/2023). Kegiatan yang diikuti 250 peserta secara hybrid ini merupakan rangkaian penutup Dies Natalis ke-47 STIM YKPN Yogyakarta. Acara yang dimoderatori Wapemred SKH Kedaulatan Rakyat Ronny S Viko ini terselenggara berkat kerjasama ISEI Cabang Yogyakarta, Kafegama DIY, Bank Indonesia (BI) DIY dn Kadin DIY serta didukung BNI, Bank.BTN dan Bank Jogja.

“Kondisi tersebut global pada gilirannya akan berdampak pada perekonomian Indonesia, termasuk DIY. Pelaku ekonomi, termasuk UMKM, harus menyiapkan diri menghadapi kondisi yang mungkin terjadi tersebut dengan strategi yang adaptif dan fleksibel,” ujar Kepala Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Kantor Perwakilan BI DIY Rifat Pasha yang merupakan salah satu narasumber Seminar Nasional ini.

Rifat menyatakan optimisme terkait pertumbuhan ekonomi DIY masih tinggi pada 2023. Apalagi dengan meningkatnya produktivitas pertanian yang bisa menekan inflasi. Berkaitan dengan pengembangan dan penguatan UMKM tersebut, BI mempunyai program yang terdiri dari korporatisasi UMKM berbasis klaster, penguatan kapasitas produksi dan usaha serta penguatan akses pembiayaan supaya UMKM naik kelas.

“Harapannya dengan UMKM berdaya, akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan, keterserapan tenaga kerja juga pertumbuhan ekonomi. BI mendorong pengembangan UMKM melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan selama ini,” katanya.

Narasumber lainnya, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang UMKM, Koperasi dan Digital Marketing Kadin DIY Hermawan Ardiyanto mengungkapkan UMKM menyerap 97% tenaga kerja nasional dan berkontribusi 65% kepada PDB. Tetapi, UMKM menghadapi permasalahan dan tuntutan untuk naik kelas. Berdasarkan survei BPS (2020) dan Kadin DIY (2021), permasalahan pokok UMKM di DIY terutama pemasaran dan permodalan.

"Dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian maka UMKM perlu dukungan seluruh pemangku kepentingan agar tetap mampu kuat bertahan dan tumbuh di masa depan Seluruh pemangku kepentingan harus mampu bersinergi dan berkolaborasi mendukung penguatan UMKM tersebut,” tuturnya.

Hermawan menekankan pendampingan UMKM perlu difokuskan dari hulu ke hilir. Kadin DIY pun fokus mendorong UMKM menghasilkan produk yang terstandardisasi ekspor agar produktivitas naik. Pelaku harus akrab dengan teknologi dan masuk ke dalam ekosistem digital.

“Kemitraan strategis perlu diciptakan dan dikembangkan untuk mendukung UMKM khususnya ekspor. Volatilitas global tidak perlu dikhawatirkan seiring meningkatnya indeks keyakinan UMKM sendiri dituntut mampu menerapkan strategi yang kreatif dan inovatif agar mampu dan kuat bertahan,” terang Ketua STIM YKPN Yogyakarta Suparmono yang juga menjadi narasumber seminar nasional tersebut.

Suparmono menekankan perlu adanya Integrasi industri dalam pengembangan UMKM melalui platform digital, keunikan lokal, SDM, intervensi pihak ketiga. Strategi pengembangan UMKM atau Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) berupa bottom up, melibatkan banyak pihak dan bantuan hendaknya disesuaikan kebutuhan. Dari strategi kolaborasi tersebut, menghasilkan output produk unggulan daerah.

“Factory sharing perlu diterapkan, seperti di China dimana pemerintah membuat lokasi lalu industri di tempatkan di lokasi sama. Bantuan digunakan bersama sehingga bisa lebih fokus dalam pengembangan UMKM,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Kafegama DIY Bogat AR justru mengingatkan pasar domestik di Indonesia masih potensial untuk digarap bagi UMKM disamping pasar ekspor. Untuk itu, potensi pasar domestik ini perlu dioptimalkan oleh pelaku UMKM.

“Posisi UMKM ini memang sangat penting, makanya menjadi program prioritas Kadin DIY yang pertama menguatkan UMKM sebagai pilar perekonomian, up skilling SDM dan transformasi digital bagi UMKM. Semangat transformatif, inklusif dan kolaboratif inilah, Kadin DIY sangat mendukung pengembangan UMKM naik kelas,” tandas Pengurus Kadin DIY, Tim Apriyanto.

Dosen FBE UAJY Y Sri Susilo menambahkan pengembangan dan penguatan UMKM harus lebih fokus pada peningkatan daya saing. Indikator daya saing diukur dari kualitas dan harga produk yang mampu bersaing di pasar internasional atau ekspor. Untuk itu UMKM perlu didorong meningkatkan daya saingnya dengan dukungan pentahelix. (Ira)