Banyak Persoalan Bangsa Daripada Kafir – Mengkafirkan

YANGOON, KRJOGJA.com – Masih banyak persoalan bangsa perlu dibicarakan daripada masalah kafir-mengkafirkan. Seperti  tafsir jama'i terhadap Sila Keempat  Pancasila itu jauh lebih mendesak tinimbang mengangkat isu muwathin/warga negara dengan mengaitkannya dengan istilah kafir. 

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof Dr Din Syamsuddin mengemukakan hal tersebut lewat siaran pers yang dikirim dari Yangoon Myanmar, dan diterima KRJOGJA.com, Selasa (5/3/2019) malam. Din berada di Yangoon dalam rangka mengikuti Religion for Peace, 10th World Assembly. 

Untuk itu, Din meminta  kepada umat Islam jangan ada lagi yang saling mengkafirkan atau bahkan  saling menghina seperti kamu Wahabi, Salafi, atau Khilafati (maksudnya pendukung khilafah). Suatu hal positif dari pandangan demikian adalah pesan moral : ‘Jangan mudah menuduh dan melabeli pihak lain secara berburuk sangka, karena itu tidak bermoral atau mencerminkan moralitas superior dan arogan’. Karena mengutip Alquran, yang menghina belum tentu lebih baik dari yang dihina. 

Mantan Ketum PP Muhammadiyah ini menegaskan, sejatinya dalam konteks Indonesia isu muwathanah/kewarganegaraan sudah lama selesai, bukan menjadi masalah kontroversial). Hal ini disebabkan  karena Indonesia dari awal kelahirannya sudah memiliki kesepakatan seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Semua pihak, jelasnya , seperti dalam  Kesepakatan Pemuka Agama-Agama dari Musyawarah Besar Pemuka Agama-Agama utk Kerukunan Bangsa, Jakarta 8-11 Pebruari 2018, Pancasila dan Bhinneka Tinggal Ika,dianggap merupakan kristalisasi nilai-nilai  agama. 

“Sebelumnya apda 2015, Muhammadiyah sudah menegaskan suatu wawasan bahwa Negara Pancasila adalah Darul 'Ahdi was Syahadah (Negara Kesepakatan dan Kesaksian),” tandasnya. 

Pakar politik pemikiran Islam ini menyebutkan, penilaian saya ada kerancuan dalam mengaitkan istilah kafir dan muwathin (warga negara) karena kedua istilah berada dalam kategori berbeda. Kafir, jelas Din berada dalam kategori teologis-etis, sedangkan muwathin dalam kategori sosial-politik. Polemik berkembang rancu, baik karena dalam penjelasan public awal dari Munas Ulama NU ada mengaitkan keduanya (dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak ada istilah kafir tapi muwathin.) 

Menurut Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu, polemik kemudian berkembang pada konseptualisasi kafir secara teologis (berdasarkan asumsi bahwa Munas menafikan atau meniadakan istilah kafir). “Terjadilah semacam kerancuan atas kerancuan atau tahafutut tahafut,” jelasnya.

Din menjelaskan, dalam Sejarah Islam, khususnya pada masa Nabi Muhammad SAW, istilah kafir yang dinyatakan Allah dalam Alquran  tidak pernah secara lugas dan vulgar dikaitkan dengan  pemeluk agama-agama  lain yang  ada waktu itu seperti Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Mereka disebut dengan nama komunitas keagamaannya masing-masing. Atau  atau terhadap Yahudi dan Nasrani sering juga dipanggil sebagai ‘Penerima Kitab’ (Ahlul Kitab). 

“Artinya, istilah kafir dalam arti berada di luar akidah Islam tidak menjadi kata panggilan (label), tapi  hanya pemahaman terhadap orang luar Islam (konsep),” tandasnya. (Fsy)

BERITA REKOMENDASI