Diplomat Diminta Jelaskan Penanganan Terorisme di Indonesia

JAKARTA, KRJOGJA.com – Para diplomat yang merupakan representasi Republik Indonesia di luar negeri harus mengerti betul mengenai peta geopolitik bangsa Indonesia . 

Hal ini diharapkan ketika ada masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, maka diplomat-dipomat Indonesia ini justru bisa ikut menjelaskan dan memperkuat posisi Indonesia, terutama terkait masalah penanganan ataupun penanggulangan radikalisme dan terorisme yang terjadi di Indonesia. Demikian dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, saat memberikan paparan dihadapa para dipolmat senior yang sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) fungsional  Sekolah Staf  dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri (Sesparlu) Angkatan ke-60 tahun 2018. Dimana para peserta Sesparlu ini di proyeksikan untuk menduduki berbagai jabatan pimnpinan tinggi di Kemlu di masa mendatang.

"Mereka-mereka ini sebagai duta-duta Indonesia untuk menjadi menjadi mediator kita dengan dunia. Dan mereka ini tentuya dipersiapkan untuk menempati pos-pos berikutnya. Apalagi yang mengerti diplomasi Republik Indonesia dengan dunia ini yaitu Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Oleh sebab itu harus punya frame yang cocok, yang pas tentang Indonesia,” ujar Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius usai memberikan paparan di Pusdiklat Kemlu, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Kepala BNPT menjelaskan merasa berkepentingan untuk menyampaikan pesan-pesan ataupun isu yang berkaitan dengan terorisme yang aktual yang nantinya bisa menjadi bahan buat para peserta Sesparlu. Hal ini agar para peserta Sesparlu nantinya bisa menjadi mediator atau fasilitator terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah terkait masalaha penanggulangan terorisme. Dimana para peserta itu nantinya akan menjadi kepanjangan tangan Indonesia di luar negeri.

"Nah tadi kita sampaikan bagaimana globalisasi yang berkaitan dengan semua masalah yang ada termasuk masalah terorisme, yang  mana kita (BNPT) juga menangani akar masaalah  terorisme dan juga bagaimana kita juga melaksanakan implementasi keseimbangan antara hard power approach dan soft power approach,” kata mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas RI ini. (*)

BERITA REKOMENDASI