Dugaan Kekejaman Terhadap Muslim Rohingya dalam Penyelidikan AS

AMERIKA SERIKAT, KRJOGJA.com – Pemerintah Amerika Serikat sedang melakukan penyelidikan intensif terhadap dugaan kejahatan keji terhadap Muslim Rohingya di Myanmar.

Menurut laporan, dua pejabat AS mengatakan lebih dari 1.000 laki-laki dan perempuan Rohingya di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh telah diwawancarai tentang tuduhan terjadinya pembunuhan, perkosaan, pemukulan dan kejahatan lain yang dilakukan oleh militer Myanmar.

Sekitar 20 peneliti dengan keahlian di bidang hukum internasional dan peradilan pidana melakukan wawancara itu pada Maret-April. Demikian seperti dikutip dari VOA Indonesia, Jumat (27/4/2018).

Ketika diminta untuk mengonfirmasi rincian penyelidikan, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri mengatakan kepada VOA "rincian laporannya akurat."

Pejabat itu menambahkan, "Kami sangat yakin bahwa pemerintah Myanmar dan pasukan keamanan harus menghormati hak asasi semua orang di dalam batas-batas negaranya, dan meminta pertanggungjawaban orang-orang yang melanggarnya."

Temuan itu akan ditinjau kembali dan dimasukkan dalam laporan yang akan dikirim kepada pimpinan Kementerian Luar Negeri pada Mei atau awal Juni, kata para pejabat.

Belum diketahui apakah Pemerintahan Donald Trump akan secara terbuka mengungkapkan hasilnya atau apakah akan menggunakan informasi itu untuk mendorong sanksi-sanksi terhadap pemerintah Myanmar. Tak jelas juga apakah temuan itu akan menjadi usulan untuk diadakan pengadilan internasional atas krisis Rohingya itu.(*)

AMERIKA SERIKAT, KRJOGJA.com – Pemerintah Amerika Serikat sedang melakukan penyelidikan intensif terhadap dugaan kejahatan keji terhadap Muslim Rohingya di Myanmar.

Menurut laporan, dua pejabat AS mengatakan lebih dari 1.000 laki-laki dan perempuan Rohingya di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh telah diwawancarai tentang tuduhan terjadinya pembunuhan, perkosaan, pemukulan dan kejahatan lain yang dilakukan oleh militer Myanmar.

Sekitar 20 peneliti dengan keahlian di bidang hukum internasional dan peradilan pidana melakukan wawancara itu pada Maret-April. Demikian seperti dikutip dari VOA Indonesia, Jumat (27/4/2018).

Ketika diminta untuk mengonfirmasi rincian penyelidikan, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri mengatakan kepada VOA "rincian laporannya akurat."

Pejabat itu menambahkan, "Kami sangat yakin bahwa pemerintah Myanmar dan pasukan keamanan harus menghormati hak asasi semua orang di dalam batas-batas negaranya, dan meminta pertanggungjawaban orang-orang yang melanggarnya."

Temuan itu akan ditinjau kembali dan dimasukkan dalam laporan yang akan dikirim kepada pimpinan Kementerian Luar Negeri pada Mei atau awal Juni, kata para pejabat.

Belum diketahui apakah Pemerintahan Donald Trump akan secara terbuka mengungkapkan hasilnya atau apakah akan menggunakan informasi itu untuk mendorong sanksi-sanksi terhadap pemerintah Myanmar. Tak jelas juga apakah temuan itu akan menjadi usulan untuk diadakan pengadilan internasional atas krisis Rohingya itu.(*)

BERITA REKOMENDASI