Enam Negara Pasifik Campuri Urusan Indonesia

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA (KRjogja.com) – Indonesia memprotes sikap enam negara di Kepulauan Pasifik yang ikut campur urusan dalam negeri. Enam negara tersebut menuduh Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM di di Papua Barat.

”Solomon Island telah menerima laporan dari sumber yang terhormat termasuk sesama negara anggota PBB dan para pemimpin masyarakat sipil menggambarkan kurangnya perlindungan HAM warga Melanesia Papua Barat,” kata utusan khusus dari Solomon Island.

Seperti diberitakan sebelumnya, enam negara di Kepulauan Pasifik terang-terangan mengusik dan ikut campur urusan dalam negeri Indonesia di forum PBB, dengan menyerukan kebebasan bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.

Enam negara yakni, Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island dan Tuvalu, blak-blakan menyatakan keprihatinan tentang pelanggaran HAM di Papua. ”Pelanggaran HAM di Papua Barat dan mengejar untuk menentukan nasib sendiri bagi Papua Barat adalah dua sisi dari mata uang yang sama,” kata Perdana Menteri Solomon Island, Manasye Sogavare.

Utusan tetap Indonesia di PBB, Nara Masista Rakhmatia, memprotes sikap ikut campur enam negara itu. Menurutnya, masalah Papua Barat sejatinya tidak ada dalam agenda pembahasan di forum PBB. Agenda yang dibahas sebenarnya soal tujuan pembangunan berkelanjutan dan respons global terhadap perubahan iklim. ”Para pemimpin yang sama memilih bukan untuk melanggar Piagam PBB dengan mencampuri kedaulatan negara lain dan melanggar integritas teritorialnya,” kata Nara.

Nara menolak tuduhan adanya pelanggaran HAM oleh Indonesia di Papua Barat. “Laporan bermotif politik mereka rancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di provinsi tersebut (Papua Barat dan Papua) yang telah secara konsisten terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan melakukan serangan teroris bersenjata,” kata Nara. (*)

BERITA REKOMENDASI