Erdogan Keluarkan Dekrit Presiden

Editor: Ivan Aditya

ANKARA (KRjogja.com) – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan dekrit untuk ketiga kalinya sejak kudeta gagal 15 Juli 2016 lalu. Dekrit terbaru tersebut berisi soal reformasi militer Turki yang membuat lembaga militer setempat semakin dikontrol oleh Erdogan.

Lewat dekrit tersebut, presiden dan perdana menteri punya wewenang untuk memberikan perintah langsung kepada para pemimpin militer di angkatan darat, laut dan udara. Dengan wewenang baru tersebut, semua lembaga militer, termasuk rumah sakit militer pun berada di bawah kontrol langsung Erdogan.

Erdogan melakukan ini karena meyakini bahwa dengan cara tersebut maka militer bisa bersih dari antek-antek Fethullah Gulen yang organisasinya dicap sebagai kelompok teroris oleh pemimpin Turki yang telah berkuasa selama 13 tahun itu. Sementara itu, dengan wewenang baru tersebut, Presiden Turki pun menjadi punya lebih banyak otoritas untuk melakukan apa saja terkait berbagai instansi militer di negara tersebut.

Erdogan telah mengumumkan akan menutup akademi militer dan menempatkan dinas mata-mata dan kepala staf militer di bawah kontrolnya langsung. Erdogan mengatakan, usulan itu akan diajukan segera kepada parlemen dan merupakan rangkaian langkah terbaru dalam pembersihan besar-besaran yang dilancarkan setelah kudeta gagal pada 15 Juli 2016.

Otoritas berwenang Turki mengatakan Fetullah Gulen dan organisasinya, Hizmet, berada di balik kudeta militer yang menewaskan setidaknya 246 orang. Ulama dan pengusaha ternama asal Turki yang kini tinggal di pengasingan di AS sejak 1999 itu telah berkali-kali membantah tuduhan itu.

Hizmet yang dalam bahasa Turki artinya 'pelayanan' merupakan gerakan moderat pimpinan Gulen yang punya jutaan pendukung di Turki dan juga negara lainnya di dunia. Organisasi ini sangat ternama dan dihormati di Turki, tetapi sejak hubungan Erdogan dan Gullen menjadi renggang, puncaknya sejak 2014, gerakan Hizmet dianggap teroris dan terlarang di Turki. Citra Hizmet sebagai kelompok terlarang tak bisa dilepaskan dari perseteruan politik di Turki. (*)

BERITA REKOMENDASI