Human Rights Watch Sebut Situasi HAM di Indonesia Memburuk, Kenapa?

HUMAN RIGHTS WATCH menyoroti kemunduran penegakan HAM di Indonesia pada 8 bidang, antara lain kebebasan beragama, hak-hak minoritas dan masyarakat adat, hak penyandang disabilitas serta masalah Papua.

Indonesia menghadapi ancaman serius di bidang penegakan hak asasi manusia pada tahun 2019, demikian penilaian lembaga yang bergerak di bidang HAM, Human Rights Watch (HRW) dalam World Report 2020 yang dirilis Selasa 14 Januari 2020.

Seperti dikutip dari DW Indonesia, Kamis (16/1/2020), dalam 652 halaman World Report edisi ke-30 itu, Human Rights Watch mengulas praktik-praktik hak asasi manusia di hampir 100 negara, termasuk Indonesia.

Di Indonesia HRW menyoroti keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, meski Prabowo dinilai terlibat dalam sejumlah peristiwa pelanggaran HAM.

"Indonesia selama ini menjadi kabar baik (bagi penegakan HAM) di Asia Tenggara, namun dalam setahun belakangan situasi HAM di Indonesia memburuk," ujar Brad Adams Direktur HRW untuk wilayah Asia.

"Undang-undang baru yang bermasalah hampir saja disahkan, sedangkan (UU) yang lama yang keras masih terus ditegakkan, dan kaum minoritas tidak mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan."

"Pemilihan kembali Presiden Jokowi dapat memberikan peluang baru untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan semua orang Indonesia," kata Adams. "Jika kemunduran ini tidak berhenti, Indonesia mungkin menghadapi krisis sosial dan politik yang jauh lebih besar."

Masih Ada Harapan

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, setuju dan menyatakan bahwa kebebasan berekspresi, berserikat dan beragama di Indonesia masih terancam, meski ada sedikit perbaikan.

"Ada perbaikan, misalnya amnesti yang diberikan kepada Baiq Nuril, tapi kalau bicara garis besar, penegakan dan perlindungan HAM terutama terhadap kelompok-kelompok rentan seperti minoritas agama dan minoritas seksual di Indonesia masih buruk," kata Usman kepada DW Indonesia, Rabu (15/01/2020).

Namun di tengah mundurnya penegakan HAM dan menguatnya konservatisme di Indonesia, Usman Hamid mengatakan bahwa Indonesia masih memiliki harapan untuk perbaikan di masa depan, terutama dengan adanya aksi mahasiswa dan pelajar yang turun ke jalan pada September tahun lalu.

"Mereka melepaskan atribut identitas dan menyuarakan agenda-agenda politik dan ham yang sangat progresif, jauh dari gambaran (kaum) konservatif yang memang menonjol dalam sewindu terakhir. Aksi yang membawa harapan itu membuat seluruh persepsi tentang sikap konservatif masyarakat baik yang berbasis agama, etnis dan preferensi politik sebenarnya harus diuji kembali," ujar Usman.(*)

BERITA REKOMENDASI