Indonesia dan Papua Nugini Sepakati 2 Perjanjian Ini

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Papua Nugini Rimbink Pato telah melaksanakan pertemuan bilateral di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Kamis 19 Juli 2018 sore WIB.

Dalam dialog yang berlangsung selama kurang lebih 30 menit, para menteri sepakat untuk melakukan penguatan manajemen dan kapasitas dalam bidang ekonomi dan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Dalam catatan kedua negara berbagi garis batas yang cukup panjang, sekitar sejauh 750 km.

"Kami telah mendiskusikan manajemen perbatasan, terkhusus di perbatasan Skouw dan Putung (Jayapura)," kata Menlu Retno saat menyampaikan pernyataan pers bersama Menlu Pato di Kemenlu RI, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

"Manajemen perbatasan menjadi perhatian penting, untuk menjamin perpindahan penduduk dan barang, melawan kejahatan lintas negara, dan memberdayakan perekonomian masyarakat di area tersebut," tambah Retno.

Lebih lanjut, Retno menambahkan bahwa manajemen perbatasan akan meningkatkan hubungan baik antara kedua masyarakat dari masing-masing negara.

Mengomentari hal yang sama, Menlu Rimbink mengatakan bahwa pihaknya sangat antusias atas komitmen tersebut.

"Kami akan mengupayakan dan mengintensifkan lagi pengembangan di wilayah perbatasan," kata Rimbink.

Dalam kesempatan itu, Menlu Rimbink membawa delegasi, Anggota Parlemen Perwakilan Distrik North Fly, Western Province, James Donald untuk menyampaikan secara langsung kepada Menlu Retno mengenai isu perbatasan yang menjadi perhatian Papua Nugini.

Rimbink menambahkan, perhatian yang disampaikan oleh Donald kepada Indonesia berupa upaya pengembangan wilayah perbatasan kedua negara agar selaras dengan kerangka memorandum terbaru dan Treaty of Mutual Respect, Cooperation, and Friendship 1986 yang telah diteken kedua negara.

"Kami juga telah mengajukan berbagai proposal, termasuk juga pengembangan manajemen perbatasan di utara kedua negara. Oleh karenanya, ke depan kami akan melaksanakan dialog yang lebih intensif lagi," tambah Rimbink.

Seusai konferensi pers, Retno secara terpisah kembali menegaskan bahwa Indonesia dan Papua Nugini sudah tak memiliki masalah atau persengketaan pada isu perbatasan. Kini, kedua negara telah sangat menghargai integritas teritorial masing-masing.

"Justru ke depannya, kita punya kerja sama yang banyak untuk mengembangkan wilayah perbatasan demi kepentingan ekonomi rakyat yang tinggal di perbatasan … Kita sudah punya mekanisme, tinggal lebih lanjut melakukan diskusi," tambah Retno.

Retno juga menambahkan bahwa pejabat teknis kedua negara akan menindaklanjuti hasil pertemuan Joint Committe Border Meeting pada April 2018, yang mana pada kala itu, Indonesia-Papua Nugini telah merancang sejumlah memorandum terkait isu perbatasan.

"Iya itu akan kita lanjutkan dalam Joint Ministrial Meeting pada tahun ini," kata Retno tanpa menyebut tanggal detailnya.(*)

BERITA REKOMENDASI