Indonesia Jadi Ketua 3 Komite Resolusi PBB, Ini Tugasnya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard menjelaskan, Indonesia telah memulai kerja di Dewan Keamanan PBB dengan menjadi ketua di tiga komite resolusi.

Ketiga komite itu antara lain: Komite Resolusi 1267 tentang kelompok terorisme al-Qaeda, Komite Resolusi 1988 tentang Taliban di Afghanistan, dan Komite Resolusi 1540 tentang nonproliferasi untuk entitas teroris non-negara.

"Wakil Tetap RI di PBB pegang keketuaan untuk tiga komite itu dan satu-satunya anggota yang pegang tiga komite sekaligus. Saat ini dialog dan pekerjaan kita di sana sedang berlangsung," kata Ruddyard, Rabu (16/1/2019), saat memberikan pemaparan awal kepada media mengenai agenda misi keanggotan RI di salah satu badan vital PBB itu.

Ruddyard menjelaskan, setiap komite bekerja untuk mengawasi penegakan resolusi dan sanksi yang menyertai, juga pengelolaan serta peremajaan daftar individu atau entitas yang masuk dalam daftar kepatuhan sanksi resolusi itu.

"Setiap saat individu dan entitas itu bisa bertambah atau berkurang. Tugas komite adalah untuk melakukan verifikasi, pengujian, dan pengawasan terhadap mereka," jelasnya.

"Misalnya di Indonesia, ada 25 individu dan 5 entitas atau organisasi yang masuk dalam daftar sanksi Resolusi 1267 karena memiliki keterkaitan atau afiliasi dengan Al-Qaeda. Tugas kita salah satunya adalah memantau mereka, sebagai implementasi dan mandat yang ditetapkan oleh resolusi."

Tugas resmi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB berlangsung dua tahun, mulai 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020. Ini merupakan keanggotaan RI yang keempat kalinya, setelah sebelumnya menempati posisi pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, Indonesia bersama 14 negara lainnya akan menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, sesuai mandat yang tercantum dalam Piagam PBB.(*)

BERITA REKOMENDASI