Indonesia Mendapat Apresiasi UNHCR dalam Penanganan Pengungsi

JAKARTA, KRJOGJA.com – Badan PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia dalam melakukan penanganan dan pemenuhan hak-hak mendasar yang paling dibutuhkan kepada pengungsi dan pencari suaka internasional. Terkhusus, mereka yang masuk dalam kategori paling rentan.

Apresiasi itu datang ketika situasi pengungsi internasional di Tanah Air, terkhusus yang di Ibu Kota, menjadi sorotan.

Terjadi sebuah tren gelombang pengungsi global yang mengarus ke Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Mereka berpindah karena dipicu oleh perang, konflik dan persekusi menahun di negara asalnya.

Menurut data UNHCR pada awal 2019, setidaknya 13.900 pengungsi internasional tengah berada di Indonesia, di mana mereka transit sementara. Angka itu relatif menurun jika dibandingkan pada tahun 2017 yang berjumlah 14.300 orang.

Mereka berasal dari berbagai belahan dunia, seperti Afghanistan, Sudan, Suriah, Somalia, Ethiopia, Sri Lanka, Myanmar, dan lain-lain.

Menyikapi situasi itu, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Secara garis besar, Perpres 125 mengatur bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa membantu pengungsi di areanya dan berkoordinasi dengan UNHCR untuk menemukan masalah dan mencari solusi bagi pengungsi.

UNHCR mengapresiasi regulasi tersebut, meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi dan Protokol PBB Mengenai Status Pengungsi.

"Kami senang, itu contoh bahwa pemerintah Indonesia menjadi contoh bagi negara lain yang tak punya regulasi semacam itu," kata Kepala Perwakilan UNHCR Indonesia, Thomas Vargas.

Pengimplementasian hukum itu, kata Vargas, terlihat dalam tindakan Pemprov DKI Jakarta dalam upaya pemenuhan hak-hak mendasar bagi pengungsi yang paling rentan, seperti fasilitas penampungan sementara dan akses pada layanan kesehatan.

"Pemerintah berusaha sebisa mungkin untuk mengimplementasikan dan UNHCR siap membantu itu dengan apa yang kami bisa," jelas Vargas.

"Kami sangat bersyukur aturan hukumnya ada dan pemerintah mengadopsi hukum itu menunjukkan komitmennya membantu pengungsi karena sudah jadi tugas setiap pemerintah di dunia untuk melindungi pengungsi yang membutuhkan bantuan."

Para pengungsi internasional di Indonesia yang terdata oleh UNHCR Jakarta berjumlah setidaknya 13.900 per-awal 2019.

Semua meninggalkan tanah kelahiran masing-masing, demi menyelamatkan diri dari perang, konflik bersenjata dan persekusi menahun.

Para pengungsi itu, yang terdaftar secara resmi di UNHCR, mengajukan permohonan suaka ke negara ketiga (resettlement countries), seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Selandia Baru dan beberapa negara Eropa.

Namun, kebijakan negara resettlement yang mulai membatasi kuota serta memperketat syarat suaka, telah menimbulkan polemik global. Pada akhirnya, para pengungsi itu tertahan hingga bertahun-tahun di negara-negara transit, seperti: Turki, Yordania, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan beberapa lainnya.(*)

BERITA REKOMENDASI