Ini Tiga Poin Arah Kebijakan Baru Kerja Sama ASEAN dan Jepang

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kunjungan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi ke Jakarta tak hanya dijadwalkan bertemu dengn para pemimpin di pemerintahan RI, namun ia juga memiliki agenda untuk mengunjungi kantor Sekretariat ASEAN. Setelah bertemu dengan Presiden, Menteri Luar Negeri RI serta Menteri Kemaritiman dan Investasi, giliran Motegi mengunjungi kantor ASEAN untuk membahas kerja sama antara kedua pihak.

Dalam kunjungannya tersebut, ia memperkenalkan tiga arah kebijakan baru antara Jepang dengan ASEAN. 

"Saya ingin memperkenalkan tiga arah kebijakan Pemerintah Jepang mengenai bentuk kerja sama Jepang-ASEAN untuk mewujudkan visi masa depan ASEAN," kata Motegi ketika membuka pidatonya di kantor Sekretariat ASEAN pada akhir pekan lalu.

Kemudian, ia mulai memaparkan tiga arah kebijakan baru yang ia maksud sebelumnya.

Poin pertama yang menjadi arah kebijakan baru kerja sama Jepang dan ASEAN adalah mengenai pemberdayaan manusia. 

Hal yang menopang masyarakat yang sejahtera adalah kemampuan dan semangat yang dimiliki setiap orang. 

"Proyek Jepang yang paling dikenal di Indonesia di antara berbagai proyek pemberdayaan SDM adalah proyek kerja sama pemolisian masyarakat atau polmas," ucap Menlu Motegi.

Di Indonesia, Jepang telah menjalankan berbagai kerja sama selama sekitar 20 tahun untuk membangun polmas yang mampu menangani kejahatan umum secara independen dan terpisah dari TNI. 

Jepang mengharapkan perkembangan lebih lanjut dari program polmas yang telah berlangsung. Jepang berharap bahwa kegiatan tersebut bisa disebarluaskan di seluruh penjuru Indonesia. Hingga akhirnya nanti, hubungan kerja sama antara Jepang dan Indonesia bisa memasuki tahapan baru yaitu pemberdayaan manusia bersama. 

Dalam upaya pengembangan SDM, Menlu Motegi berharap bahwa akan ada pengembangan SDM berkualitas tinggi yang dapat menghadapi ekonomi digital dan kedatangan revolusi industri 4.0. 

Setelah pembangunan SDM, poin kedua yang jadi arah kebijakan baru kerja sama Jepang dan ASEAN adalah pembenahan kelembagaan.

Jepang menganggap bahwa seharusnya ada sistem sosial yang memungkinkan SDM yang telah dikembangkan dapat menunjukkan kemampuan yang dimiliki dengan baik. Jadi, langkah ini merupakan langkah lanjutan dari sebelumnya. 

"Dalam hal ini, yang paling penting adalah perumusan aturan tentang kegiatan ekonomi," jelas Menlu Motegi. 

Motegi turut menyampaikan kepada para tamu undangan yang hadir bahwa Indonesia merupakan salah satu model dari pembangunan negara yang demokratis karena pengalamannya dalam pergantian pemerintah melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung dan bebas. 

Jepang telah berkomitmen untuk selalu berdampingan dengan ASEAN dalam menetapkan negara dan masyarakat yang beraneka ragam dan dinamis di kawasan. 

Poin terakhir adalah pengumpulan kearifan. 

Motegi berbicara bahwa Jepang dan ASEAN dapat menjalin kerja sama dalam mengumpulkan kearifan masing-masing dan memperdalamnya demi tujuan yang sama. 

Dalam hal ini, tantangan paling signifikan yang selama ini dihadapi oleh ASEAN dan Jepang dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman adalah penanggulangan bencana.

"ASEAN dan Jepang memiliki kesamaan ancaman bencana alam yang serius telah menguatkan ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management atau AHA Center. 

Saat ini, AHA Center telah menjadi lembaga esensial yang diperlukan untuk upaya penanggulangan bencana alam di kawasan ASEAN.(*)

BERITA REKOMENDASI