Izin Dinas Perjalanan Luar Negeri dengan Aplikasi SIMPLE

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kementerian Sekretaris Negara resmi meluncurkan Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (SIMPEL) di Gedung Krida Bhakti, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Selasa (24/4/2018).

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pengembangan aplikasi SIMPEL bukan hanya upaya proses digitalisasi mekanisme kerja yang selama ini dilakukan secara manual diubal menjadi proses elektronik, namun juga disertai dengan upaya debirokratisasi melalui penyederhanaan proses penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri (PDLN).

"Biasanya kan prosesnya ini paperfull, sekarang dengan adanya SIMPEL jadi paperless. SIMPEL ini membuat lebih sederhana karena entry data oleh aplikasi dan diverifikasi oleh institusi secara sederhana dan semuanya dengan digital," katanya.

Ia juga menjelaskan, SIMPEL juga dilengkapi dengan fitur yang dapat mempermudah pemantauan efektivitas PDLN. Selain itu, juga disediakan fitur penyampaian laporan hasil pelaksanaan perjalanan PDLN melalui sebuah formulir online yang distandarisasi dengan tujuan mempermudah proses analisis efektivitas efektivitas pelaksanaan PDLN.

Peluncuran aplikasi yang dihadiri oleh 145 rektor atau pimpinan Perguruan tinggi tersebut juga didorong atas dua. Pertama karena dorongan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur. Kedua karena ingin mempersiapkan masa depan yang lebih maju dan modern.

Dikatakannya, guna menjaga keamanan penggunaan SIMPEL, kata Pratikno, pihaknya sudah menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). BSSN akan memantau seluruh tahapan penggunaan SIMPEL maupun data-data yang masuk.

"Sejak awal itu termasuk kaitannya tanda tangan elektronik, BSSN mengawal. BSSN juga mengembangkan data untuk memverifikasi apakah data ini asli atau tidak untuk menjadikan satu dari sekian banyak inovasi layanan publik," kata dia.

SIMPEL merupakan aplikasi perizinan online yang dibangun dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penerbitan surat persetujuan pemerintah atas PDLN. PDLN yang dimaksud meliputi PDLN pejabat negara, PNS, pegawai BUMN/BUMD dan tenaga Indonesia yang ditugaskan oleh lembaga negara atau instansi pemerintah. (*-3)

BERITA REKOMENDASI