Jemaah Haji Khusus Tiba di Tanah Suci

MADINAH, KRJOGJA.com – Pergerakan jemaah haji khusus mulai tampak di tanah suci. Sebanyak 150 orang dari total 16.962 jemaah haji khusus mendarat di Bandara AMMA Madinah, Jumat (19/7/2019).

Kepala Daerah Kerja Bandara Arsyad Hidayat menyebut jemaah haji khusus merupakan rombongan yang tergabung dengan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dari PT atau travel. Karena mendapatkan perlakuan khusus, waktu ibadahnya lebih pendek dibandingkan dengan haji regular. Mereka juga mendapat perlakuan khusus, baik dari hotel yang digunakan dengan kelas Bintang 5 dan fasilitas lainnya. Termasuk untuk pelayanan katering maupun transportasi juga khusus.

"Dalam kaitan ini pemerintah berfungsi sebagai pengawas terhadap penyelenggara haji khusus tersebut. Guna memastikan seluruh kontrak pelayanan yang dijanjikan oleh perusahaan kepada jemaah haji khusus berjalan sesuai perjanjian.

Dengan begitu hak-hak jemaah haji khusus yang memang mendapatkan perlakuan khusus terpenuhi sesuai kontrak yang disepakati. Bila ada pelanggaran kontrak, pemerintah akan memberikan sanksi, mulai dari teguran hingga pencabutan izin operasional travel atau penyelenggara haji khusus itu.

Sementara Kepala Daker Madinah Akhmad Jauhari mengingatkan warga negara Indonesia untuk memastikan visa yang digunakan masuk ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji benar-benar bisa haji.

Pasalnya pemerintah Kerajaan Saudi Arabia akan menerapkan aturan ketat disertai sweeping terhadap orang yang akan masuk ke wilayah perhajian. Aturannya hanya diperbolehkan bahi mereka yang memiliki visa haji. Sedang orang yang tidak memiliki visa haji berpotensi besar ditangkap dan tidak bisa masuk kawasan Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna).

"Terlebih bagi jemaah Haji Khusus saat berada di Saudi hendaknya dilengkapi dengan identitas penyelenggara yang mencantumkan nama jemaah, nomor paspor, travel yang memberangkatkan dan kontak personnya," ucap Jauhari.

Hal tersebut untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan serta sekaligus menyambut datangnya jemaah Haji Khusus yang mulai tiba di Arab Saudi, Jumat (19/7/2019).

Jauhari menyebut tiap tahunnya pemerintah mengadakan pertemuan bilateral terkait dengan persiapan ibadah haji. Salah satu hasilnya Indonesia mendapat alokasi kuota sesuai persetujuan pemerintah Arab Saudi. Kuota tersebut lantas dibagi dua, kuota haji regular dan khusus.

Kuota haji regular dikelola langsung melalui Kementerian Agama, sedang kuota haji khusus dibagi berdasar porsi pendaftaran kepada penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK). Merujuk pada UU No 8 Tahun 2019 paragraph 3 ayat 17 disebutkan selain kuota haji pemerintah, tidak boleh dipergunakan warga negara Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji. Namun demikian klausul ini ada pengecualian pasal berikutnya, dikecualikan bagi orang-orang yang mendapatkan undangan dari pemerintah Arab Saudi.

"Siapa saja yang mendapat undangan pemerintah Arab Saudi, tidak pernah tahu berapa jumlahnya, kemudian ditujukan kepada siapa saja. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, di UU No 8 Tahun 2019 menyebut bahwa warga yang mendapatkan undangan haji dengan visa mujamalah harus berangkat melalui PIHK. Kenapa harus diatur seperti ini, tujuannya agar pemerintah tahu dan bisa melakukan monitoring untuk perlindungan warga yang melaksanakan ibadah haji," sambungnya.

Terkait dengan hal ini, memang setiap tahun ada permasalahan di lapangan terkait dengan WNI yang datang ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Pada beberapa tahun yang lalu memang banyak ditemukan beberapa WNI yang datang ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji.

“Kami mengimbau masyarakat jika ada tawaran untuk melaksanakan ibadah haji yang visanya tidak masuk kuota resmi harus diperhatikan untuk menghindari permasalahan hukum di Saudi," ucapnya. (Feb)

BERITA REKOMENDASI