JKN Upaya Wujudkan Kesehatan Masyarakat

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN (KRjogja.com) – Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berjalan hampir 3 tahun dengan jumlah peserta telah mencapai 170.954.111 orang. Jumlah tersebut berdasar data BPJS Kesehatan, 18 November 2016. Dalam perjalanan 3 tahun, permasalahan yang masih dihadapi dalam JKN salah satunya adalah cakupan kepesertaan dan tingkat kolektabilitas iuran.

Peneliti dari Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (KP-MAK) FK UGM, Muttaqien MPH AAK menyampaikan, permasalahan dalam cakupan kepesertaan terutama pada kelompok sektor informal (pekerja bukan penerima upah/PBPU) juga dialami oleh negara-negara lain di Dunia. Di Indonesia, menurut data BPJS Kesehatan di akhir tahun 2015, dari cakupan kepesertaan yang saat itu sebesar 156,79 juta jiwa dengan jumlah peserta PBPU dengan kelompok pekerja informal, baru mencapai 14,96 juta jiwa.

Pendapatan Iuran yang dikumpulkan dari peserta PBPU hanya sebesar Rp 4,675 triliun atau 8,86% dari total penerimaan iuran. Total klaim peserta PBPU mencapai 29,22% (16,678 Triliun) dari keseluruhan total klaim. "Kondisi ini terlihat bahwa terjadi missmacth, di mana lebih besar proporsi klaim dari pada pengumpulan iuran pada kelompok PBPU ini," jelas Muttaqien dalam Forum Diskusi Media JKN di Forest Kitchen and Gelato Restaurant, Jalan Laksda Adisucipto Km 6,7 Sleman, Yogyakarta, Kamis (24/11/2016) siang.

Peneliti yang sama, Vini Aristianti SKM MPH AAK juga menyampaikan, bahwa JKN merupakan salah satu upaya mewujudkan 'universal health coverage'. JKN memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu untuk menjamin setiap penduduk, siapapun dan dimanapun ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.

JKN untuk menjangkau pelayanan kesehatan. Walau sebagian besar masyarakat masih bersifat 'risk taker' (pengambil risiko) namun dengan jiwa dan semangat gotong royong, diharapkan secara perlahan penduduk Indonesia dapat bergabung dan terlindungi dalam JKN. Ditambahkan Muttaqien, berdasarkan beberapa hasil kajian, alasan sektor informal masih belum bergabung dalam JKN lantaran besar iuran JKN saat ini Rp 25.500 (kelas 3), Rp 51.500 (kelas 2) dan  Rp 80.000 untuk kelas 1.

Kemudian karena kemampuan dan kemauan membayar pada kelompok sektor informal. Lalu kesadaran masyarakat terhadap risiko sakit dan perlunya memiliki jaminan kesehatan. Pembicaraan dari mulut ke mulut tentang prosedur JKN yang rumit dan kualitas pelayanan yang tidak seperti yang diharapkan. Serta tidak mengetahui mekanisme pendaftaran JKN.

"Sedangkan alasan peserta JKN yang menunggak membayar iuran antara lain karena lupa membayar, jarak membayar yang jauh, AT error, tidak mampu membayar, dan mendaftar JKN ketika sakit kemudian tidak tahu jika harus membayar iuran secara rutin. Tak puas dengan pelayanan fasilitas kesehatan dan/atau tidak puas dengan pelayanan BPJS Kesehatan, serta memang tidak mampu membayar iuran," pungkas Muttaqien. (Aya)

BERITA REKOMENDASI