KBRI Brunei Berhasil Perjuangkan Rp 3,5 M Hak PMI

Editor: KRjogja/Gus

BANDAR SERI BEGAWAN, KRJOGJA.com – Pelayanan publik dan pelindungan di KBRI Bandar Seri Begawan (BSB) akan terus ditingkatkan untuk menjamin kehadiran negara bagi WNI dan PMI di negeri ini. Dalam tahun 2019, KBRI BSB berhasil menyelesaikan 548 dari 576 pengaduan WNI yang masuk ke KBRI. Sedang uang hak pekerja migran Indonesia (PMI) atau yang selama ini dikenal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mencapai Rp 3,5 miliar setara 345.366 Dolar Brunei Darussalam (BND).

Hal tersebut diungkap Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Dr Sujatmiko dan Sekretaris Ketiga KBRI di Bandar Seri Begawan  Wahyu Prabowo dalam siaran pers KBRI di BSB yang diterima KRJogja.com, Rabu (1/1). Angka tersebut disebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar BND 293.277 setara dengan Rp. 2,99 miliar.

“Pelayanan ini juga sebagai bentuk implementasi Nawa Cita, program Presiden RI Joko Widodo. Selain itu, hubungan bilateral RI- Brunei yang baik akan terus ditingkatkan di berbagi sektor termasuk di bidang ketenagakerjaan,” jelas Sujatmiko.

Secara rinci Wahyu menyebutkan, 95% kasus yang dihadapi PMI di Brunei berhasil diselesaikan. Adapun bentuk pengaduan/kasus/permasalahan yang diadukan oleh PMI kepada KBRI meliputi tidak tahan/tidak betah bekerja mencapai 65%, permasalahan gaji 16%, kondisi kerja tidak sesuai dengan perjanjian 9%, Selain itu overstay (tinggal melebihi batas mencapai 3%, terlibat tindakan asusila 2%, mengalami kekerasan 1,6%, sakit 1,4% dan lain-lain 2%.

Sementara itu, dalam upaya untuk terus mencari peluang pekerjaan khususnya di sektor semi ahli dan berkeahlian tinggi, pada periode Januari – Desember 2019, KBRI BSB melalui Atase Tenaga Kerja telah mendapatkan peluang/lowongan melalui job order di berbagai bidang.
Terbanyak sebut Wahyu adalah di bidang konstruksi yang mencapai 1.998 peluang, kemudian perikanan 924, perdagangan 924 peluang. Selanjutnya bidang jasa 623,  minyak dan gas bumi 427, manufaktur   220 peluang, perkebunan 60 peluang dan perhotelan 47 peluang.

“Dukungan KBRI BSB bagi WNI untuk mendapatkan pekerjaan di sektor semi ahli dan berkeahlian tinggi di Brunei Darussalam juga dilakukan melalui pemberian rekomendasi visa kerja professional bagi 67 orang pekerja professional,” kata Wahyu Prabowo.  

Upaya pelayanan publik dan pelindungan PMI oleh KBRI BSB telah mendapat apresiasi dari Menteri Luar Negeri RI. Hal ini tercermin dengan penganugerahan Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award (HWPA) dua tahun berturut-turut. Pada tahun 2019 Dr. Sujatmiko menerima HWPA untuk kategori Kepala Perwakilan RI. Sedangkan tahun 2018, Dona Maiyerti, staf lokal pada KBRI BSB menerima HWPA 2018 untuk kategori Staf Perwakilan RI.

“Kinerja KBRI BSB dalam pelayanan publik dan pelindungan WNI/PMI di atas merupakan hasil koordinasi dan kerja sama yang baik dengan berbagai instansi dan pemangku kepentingan baik di Indonesia maupun di Brunei Darussalam,” jelas Sujatmiko. (Fsy)

 

 

BERITA REKOMENDASI