Kemenag Minta Tinjau Ulang Soal Rekam Biometrik

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama meminta Arab Saudi untuk melakukan tinjau ulang terkait kebijakan rekam biometrik (sidik jari dan retina mata) karena banyaknya kendala dalam  proses pengambilan rekam biometriknya tersebut  baik dari segi wilayah, biaya, dan  kesiapan VFS Tasheel sendiri selaku operator  atau provider yang ditunjuk Arab Saudi.

Kasie Identifikasi dan Penanganan Umrah Kemenag Ali Machzumi mengatakan, selaku regulator penyelenggaraan umrah yang salah satunya terkait dengan pengajuan visa umrah ke Arab Saudi dan jamaah umrahnya setiap tahun terus meningkat meski dengan wilayah geografis yang luas dan beragam, tentu untuk menuju satu daerah ke daerah lainnya akan banyak menggunakan moda angkutan yang dilalui baik darat, laut, dan udara. "Atas pertimbangan ini, kami sangat berharap akan pertimbangan matang dari pemerintah Arab Saudi," tuturnya di Jakarta, Sabtu (22/12/2018).

Terkait upaya yang ditempuh Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) dalam melakukan upaya lobi kepada Pemerintah Arab Saudi melalui Wakil Menteri Haji urusan Umrah di Jeddah, menurut Ali, Kemenag sangat mengapresiasi. Tentu, semua pihak yang terkait dalam hal ini, seperti Kemenag, Asosiasi dan Kemenlu akan berkomunikasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam implementasi proses biometrik ini.

Sementara itu, Sekjen PATUHI H Muharom Ahmad mengungkapkan, ada pun solusi terbaik  dalam penerapan biometrik ini adalah dilakukan di Embarkasi atau bandara keberangkatan jamaah saja. "Karena, Indonesia adalah negara yang terdiri atas 17.504 Pulau dan 514 kabupaten / kota dengan total calon jamaah lansia mencapai 10% dari total mutamir yang ada," ungkapnya. (Ful)

 

BERITA REKOMENDASI