Konflik Laut China Selatan Hangat, Lingkungannya Terbaikan

JAKARTA,KRJOGJA.com – Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Arif Havas Oegroseno mengimbau, agar ASEAN dan China mempertimbangkan aspek lingkungan dan perubahan iklim pada isu Laut China Selatan.

Pernyataan itu disampaikan Deputi Havas saat konferensi pers dalam Jakarta Geopolitical Forum Lembaga Ketahanan Nasional RI pada 19 Mei 2017 di Hotel Borobudur Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2017. Forum yang membahas sejumlah isu geopolitik itu diselenggarakan dalam rangka perayaan HUT Lemhannas RI ke-52 tahun.

Imbauan Deputi Havas dinyatakan beberapa hari setelah ASEAN dan China menyepakati kerangka Code of Conduct (CoC) atau tata perilaku kedua pihak di Laut China Selatan. Kesepakatan tersebut dicapai pada Pertemuan ke-14 ASEAN-China Senior Officials Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South
China Sea (SOM on DOC) di Guiyang, China 18 Mei 2017.

Sang deputi berujar bahwa CoC ASEAN – China tidak mencantumkan tentang aspek lingkungan dalam konteks kemaritiman, seperti kenaikan permukaan air laut akibat fenomena ice melt di kutub Bumi. Fenomena itu berpotensi menenggelamkan sejumlah pulau di perairan China Selatan.

Sedangkan menurut Havas, CoC hanya berfokus pada sektor pengelolaan konflik perebutan pulau dan karang yang terjadi di Laut China Selatan.

"Faktor itu (isu lingkungan dalam konteks kemaritiman) tidak diperhitungkan dalam diskusi tentang Laut China Selatan," ujar Deputi Havas dalam keterangan resminya, Sabtu (20/5/2017).

"Saya terus terang melihat bahwa apabila terjadi kenaikan permukaan laut, dan kemudian daratan atau karang-karang di sana itu hilang, maka negara tak bisa mengklaim lagi. Padahal, sesuai hukum laut, sebuah klaim (terhadap pulau) harus
diukur dari darat, dan perhitungannya harus dimulai dari bentukan alamiah pulau…Bukan lewat reklamasi," tambah  Havas yang juga pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Uni Eropa.(*)

BERITA REKOMENDASI