Malaysia Batal Bahas RUU Kabut Asap

Editor: Ivan Aditya

MALAYSIA, KRJOGJA.com – Pemerintah Malaysia membatalkan rencana untuk menggodok undang-undang tentang kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang bisa menjerat pelaku meski berada di luar negeri.

Akibat keputusan itu sejumlah aktivis mengkritik pemerintah Negeri Jiran yang dinilai enggan menghukum perusahaan milik warga Malaysia yang beroperasi di luar negeri, seperti Indonesia, yang diduga turut memicu kebakaran hutan dan lahan hingga menimbulkan kabut asap lintas negara.

Sebenarnya undang-undang itu dimaksudkan untuk menghukum perusahaan Malaysia yang beroperasi di Indonesia, jika perusahaan tersebut diketahui menyebabkan kebakaran hutan dan kabut asap.

Menteri Lingkungan Hidup Malaysia, Tuan Ibrahim Tuan Man, mengatakan mereka memilih bekerja sama dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara untuk mengatasi masalah tersebut.

Keputusan itu dikritik juru bicara kampanye Greenpeace Malaysia, Heng Kiah Chun. Dia mengkritik penangguhan pembahasan rancangan undang-undang itu terlalu dini.

“Mengambil sikap terhadap perusahaan-perusahaan Malaysia yang beroperasi di luar negeri dan berkontribusi terhadap kabut asap adalah langkah yang baik untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara bertanggung jawab,” ujarnya. (*)

BERITA REKOMENDASI