Malaysia Diminta Perpanjang Program Rehiring

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pemerintah Indonesia menghormati kebijakan Malaysia yang memberlakukan Program Re-hiring (mempekerjakan kembali) sebagai salah satu cara menangani pekerja migran ilegal yang diawali dengan pendaftaran untuk mendapatkan E-Kad (Enforcement Card) atau Kartu Pekerja Legal.

Hanya, kata Menaker M Hanif Dhakiri, program yang dijalankan pada 15 Februari – 30 Juni 2017 itu dianggap terlalu pendek masa berlakunya sehingga partisipasi pekerja migran ilegal dalam program tersebut tidak maksimal. "Untuk itu, Indonesia akan meminta Malaysia agar Program Rehiring diperpanjang dan razia sebaiknya dihentikan. Ini mengingat besarnya jumlah pekerja migran ilegal di Malaysia, termasuk dari Indonesia," tegasnya di Jakarta, Kamus (6/7/2017).

Kalau program diperpanjang dan dimudah-murahkan, diiringi dengan program pemulangan sukarela yang juga mudah dan murah, menurut Hanif, akan makin banyak yang ikut. Ia sampaikan hal itu dalam menanggapi berakhirnya program tersebut yang disusul razia massif Pemerintah Malaysia terhadap pekerja migran ilegal. Sehubungan hal itu, dalam waktu dekat, Kemnaker RI segera mengirim tim ke Kuala Lumpur untuk membicarakan secara informal permintaan Indonesia kepada pemerintah Malaysia.

"Pertemuan informal dengan pihak Malaysia menjadi langkah awal, sebelum pertemuan dan lobi secara resmi dilakukan, termasuk membahas MOU baru mengenai kerjasama penempatan dan perlindungan TKI ke Malaysia yang dapat mencegah TKI ilegal," kata Hanif seraya memastikan bahwa negara hadir dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sekitar 1,3 juta TKI ilegal di Malaysia.

Keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini, jelasnya,  dilakukan dalam bentuk lobi maupun upaya-upaya kongkrit untuk membantu dan melindungi hak-hak TKI yang bermasalah. Koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah dan perwakilan RI di Kuala Lumpur juga diintensifkan. Jika permintaan perpanjangan Program Rehiring disetujui, pemerintah Indonesia berharap Malaysia melakukan sosialisasi lebih intensif, memperluas akses pengurusannya, mengenakan biaya kepengurusan semurah mungkin serta menghapuskan denda bagi TKI Ilegal yang memilih pulang secara sukarela.

"Dengan demikian, makin banyak majikan dan TKI ilegal yang  mendaftar program tersebut. Pemerintah Indonesia juga akan menyerukan kepada TKI ilegal untuk memanfaatkan program tersebut," kata Hanif seraya menilai Program Rehiring yang hanya dibuka selama 4,5 bulan iyu terlalu singkat jika dibanding dengan jutaan pekerja migran di Malaysia yang berasal dari 15 negara.  (Ful)

BERITA REKOMENDASI