Malaysia Sahkan UU Anti-Hoax, Hukumannya Lebih Berat

MALAYSIA, KRJOGJA.COM – Jelang pemilihan umum, Parlemen Malaysia pada Senin, 2 April 2018, mengesahkan undang-undang yang melarang berita palsu atau hoax. Di lain sisi, muncul kekhawatiran bahwa pengesahan ini akan disalahgunakan untuk membungkam kelompok yang berseberangan dengan pemerintah sekaligus membawa negara itu lebih dekat dengan kediktatoran.

Seperti dilansir washingtonpost.com yang mengutip Associated Press, Selasa (3/4/2018), RUU itu disetujui oleh 164 anggota parlemen. Sementara 64 lainnya menentang. Pada awalnya, RUU ini mengusulkan hukuman penjara 10 tahun dan denda hingga 500.000 ringgit atau setara Rp 1,8 miliar bagi pelanggarnya namun, undang-undang yang disahkan menetapkan hukuman penjara maksimum enam tahun.

Aktivis HAM menyinyalir, undang-undang tersebut bertujuan untuk membungkam pembahasan terkait skandal 1MDB yang menyeret Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Mereka juga khawatir, undang-undang yang mencakup seluruh media bahkan meluas hingga ke orang asing di luar Malaysia, dapat digunakan untuk melawan kritik persekongkolan atau aspek lain dari proses pemilu.(*)

BERITA REKOMENDASI