Pemantau HAM Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Myanmar

Editor: Ivan Aditya

MYANMAR, KRJOGJA.com – Human Rights Watch (HRW) mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memberlakukan sanksi dan embargo persenjataan terhadap Myanmar. Desakan itu muncul karena Myanmar dianggap melakukan kejahatan kemanusiaan dalam operasi militer melawan pejuang Rohingnya di negara bagian Rakhine.

Kampanye militer Myanmar memaksa hampir 440.000 etnik Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Para pengungsi mengaku pasukan keamanan dan kelompok garis keras Buddha berupaya mengusir Rohingnya dari Myanmar. “Militer Burma (Myanmar) secara brutal mengusir Rohingnya dari utara Rakhine,” ungkap James Ross, direktur hukum dan kebijakan HRW.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai tindakan-tindakan berupa pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan deportasi yang dilakukan sebagai bagian dari serangan sistematis atau serangan skala besar diarahkan kepada populasi warga sipil mana pun dengan serangan terorganisasi.

HRW menyatakan, riset mereka didukung analisis citra satelit telah menemukan kejahatan deportasi dan pemaksaan pemindahan populasi, pembunuhan dan upaya pembunuhan, pemerkosaan dan serangan, serta pelecehan seksual. “DK PBB dan negara-negara lain harus menerapkan sanksi dan embargo persenjataan,” ungkap pernyataan HRW. (*)

BERITA REKOMENDASI