Pemerintah Malaysia Menuai Kritik Karena Tangkap Aktivis

KUALA LUMPUR (KRjogja.com) – Penangkapan seorang aktivis hak-hak sipil Malaysia, Maria Chin Abdullah, di bawah Undang-Undang Anti-Ekstremisme yang kontroversial telah memicu kritik.

Ia ditangkap pada Jumat (25/11/2016) menjelang dilakukannya unjuk rasa yang diselenggarakan oleh Bersih, yakni koalisi kelompok pro-demokrasi yang berjuang untuk pemilihan umum bersih dan adil.

Pada Sabtu, 19 November 2016, ribuan warga Malaysia turun ke jalan-jalan di Kuala Lumpur untuk menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Najib Razak.

Dikutip dari CNN, Jumat (25/11/2016), di bawah Security Offenses (Special Measures) Act 2012 atau SOSMA, seseorang dapat ditahan tanpa jejak dan landasan hukum hingga 28 hari.

"Saya tidak mengatakan bahwa kami terkejut mengenai penahanan," ujar Ketua Bersih, Shahrul Aman Mohd. "Tapi kami benar-benar kaget bahwa itu didasarkan SOSMA," ujar dia.

Inspektur Jenderal Kepolisian Malaysia, Khalid Abu Bakar, menyebut bahwa penahanan Chin tidak terkait dengan unjuk rasa Sabtu lalu. Ia menambahkan, saat polisi melakukan razia di tempat Bersih, mereka menemukan "dokumen yang menganggu demokrasi parlementer".(*)

BERITA REKOMENDASI