Pemerintah tak Fasilitasi Jemaah Haji Tarwiyah

MADINAH, KRJOGJA.com – Pemerintah Indonesia tidak akan menghalangi jemaah haji yang akan melakukan tarwiyah pada 7 Dzulhijjah mendatang karena terkait dengan ibadah. Hanya saja kegiatan tersebut tidak akan difasilitasi karena di luar program pemerintah.

"Pada 7 Dzulhijjah sore harusnya bergerak ke Arofahm tapi jemaah tarwiyah ini menuju Mina baru nanti ke Arofah. Dasarnya, mereka meyakini melakukan prosesi yang dulu dilakukan Rasulullah SAW," ucap Konsul Haji dan Umrah KJRI di Jeddah yang juga Ketua PPIH Dr Endang Jumali saat menjumpai tim Media Center Haji (MCH) 2019 di Kantor Urusan Haji (KUH) Madinah, Sabtu (7/7) malam.

Namun demikian menurut Endang, pemerintah menyiapkan form pelaksanaan bagi jemaah haji yang ingin melakukan tarwiyah dengan dikoordinasi maktab dan ketua kloter atau rombongan. Hanya saja ketua kloter maupun rombongan tidak diperkenankan ikut karena merupakan petugas pemerintah yang bisa terkena sanksi jika melanggar.

"Kami tidak melarang, tapi ada syarat tertentu. Kalau melihat jumlah haji tarwiyah tahun kemarin jumlahnya cukup besar antara 10-12 ribu. Mereka ini nanti akan berkoordinasi dengan muassasah untuk fasilitasnya dengan biaya sendiri," sambungnya.

Meski begitu, pemerintah melalui PPIH menyiapkan anggota perlindungan jemaah (Linjam) yang akan melakukan patroli untuk memastikan keamanan dan keselamatan jemaah kendati tidak dengan mengawal secara penuh.

Terpisah mengenai rencana adanya tenda bertingkat di Mina yang sempat viral, Endang menyebut hal itu masih bersifat percobaan. Saat ini sendiri sudah ada tiga lembaga resmi pemerintah yang mengelola keberadaan tenda di area Mina saat Armuzna."Belum tentu bisa digunakan pada 2020 karena masih percobaan," ucapnya. (Feb)

BERITA REKOMENDASI