Pencegahan Pencurian Ikan Terus Diperjuangkan di PBB

LONDON,KRJOGJA.com – Indonesia telah lama prihatin terhadap tindak pencurian ikan yang semakin marak dan terus memperjuangkan berbagai kesepakatan dalam pencegahan terhadap kejahatan transnasional yang sangat merugikan negara dengan wilayah laut kaya ikan.

Wakil Tetap RI untuk PBB di Wina Dubes Dr Darmansjah Djumala, menyatakan praktik kejahatan pencurian perikanan mengurangi stok ikan dunia sekitar 90,1 persen.

Seperti diungkapkan Koordinator Fungsi Politik KBRI/PTRI Wina, Zaim A Nasution, Dubes Darmansjah Djumala terus menyuarakan upaya pencegahan kejahatan perikanan di dalam forum PBB.

Ia mengatakan, jika kejahatan pencurian perikanan dapat ditekan, maka tingkat ekploitasi ikan di Indonesia akan mengalami penurunan, yang pada akhirnya memungkinkan Indonesia meningkatkan stok ikan nasional dan pada gilirannya dapat meningkatkan ekspor.

"Hal ini merupakan bentuk pengejawantahan visi nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia," ujar Zaim dalam keterangannya, Minggu (28/5/2017).

Banyak pihak yang mencuri ikan terlibat juga dalam aktivitas kejahatan transnasional terorganisir lainnya seperti pencucian uang, suap, penyelundupan narkoba, penyeludupan senjata, perdagangan orang, kerja paksa, kejahatan perpajakan, dan penyelundupan barang.

"Memerangi kejahatan transnasional yang terorganisasir tentunya perlu dilaksanakan melalui kerja sama antarnegara. Oleh karena itu Indonesia memandang perlu perjuangkan isu ini ke tingkat dunia, utamanya melalui PBB," ujar Zaim seperti dikutip Antara.

Indonesia pun memanfaatkan momentum Sidang Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) ke-26 untuk menyerukan PBB dan masyarakat internasional perlu memberikan perhatian lebih serius terhadap fenomena global kejahatan perikanan.

Pada forum ini Indonesia memperoleh dukungan negara-negara friends of fisheries, yakni negara-negara yang memiliki laut yang luas dan legitimate rights untuk mengelola sumber daya lautnya, untuk menyampaikan pernyataan bersama meminta PBB mengedepankan pembahasan isu ini.

Pada kesempatan tersebut Ketua Delegasi Indonesia Hakim Agung Dr Salman Luthan menyampaikan pernyataan bersama negara friends of fisheries untuk menegaskan pentingnya masyarakat internasional memberikan perhatian terhadap kejahatan transnasional terorganisir di bidang perikanan. (*) 

BERITA REKOMENDASI