Pengiriman 100 Pekerja Migran Ilegal ke Arab Digagalkan

JAKARTA, KRJOGJA.com – Sekitar 100 calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang hendak bekerja ke luar negeri secara non prosedural (ilegal) berhasil digagalkan setelah dilakuan penggerebekan. Menurut Direktur PPTKLN Kemnaker R Soes Indharno, penggerebeksn itu dilakukan tim gabungan dari Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN), Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dan Bareskrim Mabes Polri, Kamis (18/1/2018) malam.

"Langkah penggerebekan itu dilakukan setelah adanya laporan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bandung Barat ke Kemnaker tentang adanya salah satu calon tenaga kerja Indonesia yang mengikuti pelatihan di BLKLN Restu Putri Indonesia dan akan diberangkatkan ke Arab Saudi," kata Soes di Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Mengenei aksi penggerebekan itu berlangsung di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Restu Putri Indonesia Pondok Kopi Jakarta Timur yang dijadikan penampungan. Pada kesempatan nin, menurut Sies, aparat gabungan menemukan 100 calon PMI yang akan dipekerjakan sebagai penata laksana rumah tangga di luar negeri.

Penggerebekan itu juga dilakukan setelah Polri dan Kemnaker mencium adanya tindak pidana human trafficking di balik penitipan calon TKI di BLKLN Restu Putri Indonesia. "Kecurigaan akhirnya terbukti, setelah dalam penggerebekan, tidak ditemukannya barang bukti seperti paspor dan KTP milik korban," tutur Soes.

Daerah asal dari 100 calon PMI, menurutnya dari Kendal, Pekalongan, Cianjur, Lombok Timur, Lombok Barat, Cianjur, Serang, Sulawesi Tenggara, Purwakarta, Indramayu dan Bandung Barat. Para calon PMI itu mayoritas akan diberangkatkan ke Timur Tengah sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT).

“Dari informasi yang berhasil dihimpun dari korban, sebanyak 82 orang dijanjikan oleh beberapa perusahaan penyalur tenaga kerja akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dan 18 lainnya  akan dipekerjakan di Malaysia, Taiwan, Singapura dan Hongkong, “ jelas Soes.

Pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah itu, ujarnya, melanggar Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di kawasan Timur Tengah. Pengiriman PMI tersebut juga melanggar UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Soes memastikan pengiriman 82 PMI untuk menjadi PLRT di negara Arab Saudi adalah illegal. Sedangkan 18 lainnya yang bukan ke Timur Tengah masih diselidiki legalitasnya. "Kemnaker akan menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab dan akan memberikan sanksi tegas kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang terlibat dan bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk mendalami dugaan tindak pidana perdagangan orang dalam kasus ini," tegasnya.

Pemilik BLKLN Restu Putri Indonesia, Hirni Sudarti mengaku tidak tahu ada TKI ilegal yang datang ke Balai Pelatihan miliknya. "Terus terang saya enggak tahu siapa yang bawa mereka ke sini. Ini yang nerima pegawai saya. Kata pegawai, mereka cuma dititipkan dua-tiga hari. Sejak tiga hari lalu, saya di Medan, hari ini juga sedang rapat. Saya datang telat ini," tuturnya.

Kasubdit Perlindungan TKI Kemnaker Yuli Adiratna, berdasarkan temuan lapangan, selain pelanggaran pengiriman PMI ke Arab Saudi, pihaknya juga menemukan adanya pelanggaran UU No. 18 tahun 2017 tentang PPMI. Beberapa korban mengaku tidak bisa berbuat banyak atas kondisi yang mereka alami. Hal ini disebabkan seluruh dokumen pribadi seperti KTP, paspor, visa termasuk tiket dipegang pihak perusahaan penyalur.

“Kondisi balai latihan kerja tidak layak dan kurang manusiawi. Mereka tidur di ruang sempit, ventilasi dan sanitasi buruk serta ruang yang tudak bersih. Sarana pelatihan juga tidak layak,” ungkap Yuli. Untuk kepentingan pemeriksaan, imbuhnya, hingga Kamis (18/1) pukul 23.00, tim gabungan sedang melakukan pemeriksaan terhadap seluruh korban serta pihak pengelola BLK tersebut.

Saat ini, dari 100 korban, ada 82 calon PMI itu rencananya akan diberangkatkan ke Timur Tengah oleh sponsor. Kini, 82 orang tersebut dititipkan sementara di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) atau Rumah Aman (Safe House) milik Kementerian Sosial di Bambu Apus, Jakarta Timur.

“Ke-82 calon PMI ini diindikasi tidak memenuhi syarat dokumen atau nonprosedural untuk diberangkatkan ke Timur Tengah. Sementara sisanya tetap berada di BLKLN Restu Putri Indonesia," kata Yuli seraya menyebutkan, para calon PMI  nonprosedural itu akan ditampung sementara di RPTC Kemensos. Pihaknya juga akan memfasilitasi para calon PMI ini untuk dipulangkan ke daerahnya. "Nanti di sana biar tenang dulu. Habis itu dicarikan jalan keluar. Jika ingin pulang ke kampung, difasilitasi," paparnya.

Yuli menambahkan dari 100 calon PMI (sebelumnya disebut 98 orang), hanya 18 orang yang memenuhi syarat prosedural. Ke-18 orang ini tetap berada di BLKLN Restu Putri, namun dengan pengawasan tim Kemenaker. "Sisanya aman yang masih di lokasi prosedural. Nggak dibawa, tapi tetap dipantau," tandasnya. (Ful)

 

BERITA REKOMENDASI