Pertemuan Konsultasi Bilateral ke-8, Indonesia-Australia Perkuat Penanggulangan Terorisme

Editor: Agus Sigit

SYDNEY, KRJogja.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia telah menyelenggarakan pertemuan ke- 8 Konsultasi Bilateral Kerja Sama Penanggulangan Terorisme Indonesia-Australia di Sydney Australia, Selasa (12/4).

Pertemuan ini merupakan upaya kedua negara untuk memperkuat kerja sama penanggulangan terorisme melalui pertemuan Konsultasi Bilateral sebagai mekanisme dialog penting dalam upaya anti-terorisme sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia tentang Penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan.

“Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama penanggulangan terorisme dengan mengedepankan mekanisme dialog sebagaimana kita sepakati dalam Nota Kesepahaman sebelumnya,” jelas Kepala BNPT Komjen Pol Dr Boy Rafli Amar MH.

Konsultasi bilateral merupakan pertemuan rutin tahunan kedua negara untuk membahas berbagai isu terorisme pada tingkat bilateral, regional dan internasional. Selain itu, juga untuk saling berbagi informasi intelijen.

Pertemuan ke-8 ini seharusnya dilaksanakan tahun 2021, namun tertunda karena pandemi dan baru dapat dilaksanakan April tahun ini.
Dalam pertemuan ini, delegasi Indonesia dipimpin Kepala BNPT dan delegasi Australia yang bertindak sebagai tuan rumah dipimpin Ambassador for Counter Terrorism, Roger Noble.

Dalam sambutannya, Ambassador Roger Noble menekankan, kerja sama internasional merupakan aspek penting dalam penanggulangan terorisme. Selain itu, penanggulangan terorisme tetap menjadi prioritas Australia terlepas dari pemerintahan terpilih dalam pemilihan umum di Australia tahun ini.

Terdapat empat agenda dalam pertemuan yang berdurasi lima jam tersebut, diantaranya pandangan kedua delegasi dalam melihat tren ancaman pada lingkup global, regional dan domestik, informasi terkini mengenai kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk memperkuat institusi peradilan dan keamanan atau Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2), prioritas nasional dan bilateral kedua negara serta perkembangan kepemimpinan kedua negara dalam forum internasional dan beberapa program kerja sama penanggulangan terorisme kedua negara yang akan dilaksanakan tahun ini.

Hal yang menjadi sorotan adalah strategi dan kebijakan nasional yang dikembangkan Australia dalam penanggulangan terorisme termasuk ekstremisme berbasis kekerasan pada dasarnya memiliki kesamaan dengan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) yang dimiliki Indonesia.

Selanjutnya, kedua belah pihak sepakat mengembangakan kerja sama teknis dalam isu radikalisasi online, isu tentang perempuan dan anak, pemuda dan pendanaan terorisme khususnya penyalahgunaan teknologi digital.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Duta Besar RI untuk Australia, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Deputi Bidang Kerjasama Internasional, Direktur Kerjasama Regional Multilateral, Direktur Perangkat Hukum Internasional, perwakilan Kemenko Polhukam, BIN, BAIS, PPATK, dan Kemenkumham. (*)

 

BERITA REKOMENDASI