Pidato Jokowi Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Jadi Sorotan Media Asing

JAKARTA, KRJOGJA.com – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah berpidato dalam Sidang Tahunan MPR 2019 dan sidang bersama DPR dan DPD pada Jumat, 16 Agustus 2019. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan sejumlah hal penting salah satunya meminta izin untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Dalam kesempatan itu, presiden tidak menyebut kota atau provinsi di Kalimantan yang akan menjadi ibu kota baru. Namun, setelah pidato itu adalah anggota DPD asal Kalimantan Timur, Muhammad Idris, yang memimpin doa. Ia berdoa agar proses pemindahan ibu kota berjalan lancar sesuai nilai-nilai Pancasila, yang diaminkan oleh peserta sidang.

Selain soal pemindahan ibu kota, Jokowi juga berpartisipasi dalam Sidang Sidang Tahunan MPR 2019, Sidang Bersama DPR dan DPD, serta penyampaian RAPBN dan Nota Keuangan 2020.

Sidang tahunan yang digelar sehari sebelum HUT Kemerdekaan RI itu, disorot oleh banyak pihak. Permohonan izin Jokowi terkait rencana pemindahan ibu kota di hadapan perwakilan rakyat, juga santer diberitakan media asing, dari Qatar hingga China.

Media resmi pemerintah China, Xinhua News Agency mewartakan dalam portal daringnya soal bagaimana Presiden Indonesia Joko Widodo mengusulkan rencananya untuk merelokasi ibu kota ke Pulau Kalimantan.

Proposal pemindahan ibu kota itu disampaikan "selama pidatonya di parlemen untuk memperingati peringatan 74 tahun kemerdekaan Indonesia pada hari Sabtu," lapor Xinhua dikutip Sabtu. 

"Dengan meminta berkah dari Tuhan, dengan ini saya meminta izin Anda untuk memindahkan ibukota nasional kami ke Pulau Kalimantan," lanjut media Negeri Tirai Bambu itu mengutip pernyataan Jokowi. Menurut Xinhua, relokasi disebut oleh presiden RI "bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan ekonomi."

Sementara media yang berbasis di Doha-Qatar juga melakukan hal senada. Al Jazeera telah mewartakan Jokowi mengajukan usul pemindahan ibu kota di muka parlemen "sebelum negara itu merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-74."

Aljazeera menyebut beberapa hal yang sudah menjadi masalah bagi penduduk ibu kota Jakarta. Di antaranya adalah sampah serta kemacetan. Permasalahan terakhir ini "diperkirakan menelan biaya ekonomi $ 6,5 miliar setahun."

"Memperbaiki infrastruktur yang tidak memadai di negara berpenduduk 260 juta itu merupakan kebijakan tanda tangan Widodo yang membantunya memenangkan masa jabatan kedua dalam pemilihan awal bulan ini," lapor Al Jazeera. 

Dan media Negeri Sakura, The Japan News juga mewartkan pidato Jokowi tersebut. 

"Presiden Indonesia pada hari Jumat memohon dukungan untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta yang penuh sesak… dan tercemar, dalam pidato nasional tahunan untuk menandai peringatan 74 tahun kemerdekaan." lapor The Japan News.

Media itu menyerukan pesan Jokowi, di mana ibu kota tidak hanya "simbol identitas nasional" tetapi juga representasi dari kemajuannya.(*)

BERITA REKOMENDASI