RI Mencalonkan Diri Jadi Anggota Dewan HAM PBB Periode 2020 – 2022

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dikabarkan akan bertandang ke Jenewa, Swiss, untuk menghadiri sidang ke-40 Dewan HAM PBB yang dilaksanakan pada 25 – 28 Februari.

Di samping partisipasi tersebut, Retno juga ingin mengkampanyekan pencalonan Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB, di mana pemilihannya akan berlangsung pada November 2019, untuk periode 2020 – 2022. 

"Kampanye sudah kita lakukan, terakhir kali saat Ibu Menlu melakukan launching PPTM (Pernyataan Pers Tahuan Menlu) pada awal tahun, itu sudah disegarkan kembali untuk rencana kita itu," kata Direktur urusan HAM dan kemanusiaan Kemlu dalam keterangannya, Jumat (22/2/2019).

"…dan kita akan melakukan serangkaian kegiatan, baik pada saat kehadiran Ibu Menlu, pertemuan bilateral maupun kesempatan lainnya. Karena itu, muatan-muatan kepentingan kita untuk mencalonkan, akan kita angkat lagi," lanjutnya.

Sejauh ini, Habib menyebut bahwa Indoensia akan maju mewakili Asia Pasifik untuk mengisi 1 dari 4 kursi yang ditentukan. Sedangkan negara yang juga mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB ada enam.

"Jadi, Asia Pasifik ada 4 kursi yang harus ditentukan. Calonnya ada enam negara, saya sebutkan: Jepang, China, Korea Selatan, Indonesia, Marshal Island dan Iran. Jadi kita harus bersaing dengan negara-negara tersebut," demikian tutur Habib.

Sedangkan tema yang dibawa Indonesia untuk pencalonan tersebut adalah "True partner for democrasy, development, and social justice."

Keikutsertaan Retno Marsudi dalam sidang Dewan HAM PBB, kata Habib, sebagai bentuk komitmen Indoensia dalam pemajuan dan perlindungan nilai-nilai HAM yang selaras dengan kepentingan internasional dan kepentingan Indonesia.

Selain itu, menurutnya, dalam perspektif pembahasan isu HAM multilateral, Indonesia dianggap menjadi salah satu tolak ukur dan contoh di Asia Pasifik, sebagai negara yang dinilai paling maju dalam pemajuan dan perlindungan nilai-nilai HAM.

"Di samping nanti akan menyampaikan pokok-pokok pikiran mengenai posisi Indonesia dalam nilai-nilai HAM di tingkat multilateral, maupun capaian di domestik dan regional, juga akan dimanfaatkan untuk melakukan pertemuan-pertemuan bilateral dengan sebanyak mungkin mitra pada tingkat menteri luar negeri untuk kembali kita membicarakan isu, baik yang menjadi common interest di tingkat dunia maupun isu yang menjadi spesifik dalam hubungan bilateral kedua negara," papar Habib lagi.

Beberapa agenda yang akan dibahas Menlu Retno dalam dewan HAM PBB nantinya tidak hanya spesifik pada kepentingan-kepentingan Indonesia, namun juga ada sejumlah isu regional seperti Palestina, Myanmar, dan isu-isu lain yang menjadi basis agenda dalam pembahasan di dewan HAM.

"… misalnya isu-isu hak-hak sipil, hak-hak ekonomi sosial budaya dan hak-hak kelompok rentan, termasuk kelompok pemeberdayaan perempuan, perlindungan anak, maupun disabilitas," pungkas Habib.(*)

 

BERITA REKOMENDASI