Sepanjang Tahun 2019, UU Pemilu Paling Banyak Digugat

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyatakan UU 7/2017 tentang Pemilu menjadi aturan yang paling banyak digugat sepanjang 2019. Hal ini disampaikan Anwar dalam penyampaian Laporan Tahunan 2019 di gedung MK, Jakarta.

"Pada tahun 2019, ada 51 UU yang paling sering dimohonkan pengujian. UU dengan frekuensi atau intensitas paling sering diuji adalah UU 7/2017 tentang Pemilu sebanyak 18 kali," ujar Anwar.

Sementara UU lain yang banyak digugat yakni UU 30/2002 tentang KPK sebanyak sembilan kali, UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana sebanyak 5 kali, UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebanyak 4 kali.

Anwar menuturkan, total keseluruhan perkara yang ditangani MK pada tahun 2019 adalah 129 perkara. Namun baru 92 perkara yang diputus. "Dengan demikian, memasuki tahun 2020, terdapat 30 perkara yang berasal dari tahun 2019, dan masih dalam proses pemeriksaan," katanya.

Sepanjang tahun 2019, lanjut Anwar, MK juga tercatat menangani 262 perkara perselisihan hasil pemilu yang terdiri dari satu perkara perselisihan hasil pemilihan presiden/wapres dan 261 perkara sisanya merupakan perselisihan hasil pemilu anggota legislatif. (*)

BERITA REKOMENDASI