Soal Pekerja Migran, Indonesia dan Arab Saudi Sepakati Aturan Baru Ini

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi menyepakati kerjasama bilateral Sistem Penempatan Satu Kanal (one channel) pekerja migran Indonesia (PMI) dalam rangka pembenahan tata kelola penempatan, baik terkait perlindungan maupun peningkatan kesejahteraan. 

"Bagi Pemerintah Indonesia, kerja sama bilateral ini bukanlah hal yang mudah. Hal ini karena banyak kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, seperti pelecehan, kekerasan, pelecehan seksual, gaji yang tidak dibayar, eksploitasi,  ancaman hukuman mati yang mempengaruhi persepsi publik,” kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri di Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Sebelumnya Hanif melakukan penandatanganan kerja sama dengan Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al Rajhi. Setelah itu dilanjutkan  penandatangan tehnical arrangement oleh Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemnaker RI, Marulli A. Hasoloan dan Wakil Sekretaris Hubungan Internasional Menteri Tenagakerja dan Pembangunan Sosial Saudi Arabia, Abdulaziz al Amr.

Pada kesempatan ini Hanif berharap kerja sama bilateral benar-benar meningkatkan mekanisme penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. “Kami optimis, dengan berbagai perbaikan yang terintegrasi melalui satu sistem yang disepakati kedua negara menjadikan penempaan dan perlindungan pekerja migran Indonesia berjalan jauh lebih baik," tuturnya.

Kerjasama ini bersifat uji coba secara terbatas, yakni dengan jumlah PMI tertentu, dilakukan evaluasi setiap tiga bulan, lokasi tertentu (Jeddah, Madinah, Riyadh, dan wilayah timur, yaitu Damam, Qobar, Dahran) dan jabatan tertentu (baby  sitter, family cook, elderly caretaker, family driver, child careworker, housekeeper).

Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al Rajhi mengatakan, pihaknya berharap uji coba kerja sama ini akan berjalan dengan baik. “Kerja sama ini dalam kerangka melindungi hak pekerja migran dan mengatur hubungan kerja antara majikan dan pekerja migran sesuai dengan hukum dan peraturan di kedua negara dan konvensi internasional,” ujarnya. 

Setidaknya, ada 21 point penting pada Sistem Penempatan Satu Kanal, di antaranya kerja sama yang sebelumnya tak diatur dan menjadi titik lemah dalam perlindungan pekerja migran yaitu proses rekrutmen dan penempatan PMI melalui sistem online terintegrasi yang memungkinkan kedua pemerintah melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi. Selain itu PMI tak lagi bekerja dengan sistem kafalah (majikan perseorangan), melainkan sistem syarikah (perusahaan yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada pemerintah Arab Saudi).(Ful)

BERITA REKOMENDASI